Dalam rangka mendukung pemulihan bencana di wilayah utara Sumatera, Lion Group bersama Kementerian Dalam Negeri menerbangkan 1.138 praja IPDN.
Tak hanya itu, ASN Kemendagri beserta dukungan logistik juga diterbangkan ke Sumater, dengan rangkaian keberangkatan pada 3-5 Januari 2026.
Dalam pelepasan penerbangan kloter pertama, Sabtu (3/1/2026) di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, Lion Group akan menerbangkan 413 orang menuju Medan. Dalam misi kemanusiaan ini, Lion menggunakan pesawat Airbus A330 dan Boeng 737.
Dalam momen pelepasan itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan, penerbangan yang membawa logistik dan SDM yang diharapkan membantu percepatan pemulihan Utara Sumatera pasca banjir.
"Kami mengurus praja IPDN dan ASN Mendagri ke Aceh melalui Medan. Setelah itu mereka nanti akan menempuh jalur darat untuk ke Aceh nya. Ada tiga kloter, yang pertama (hari ini) 413 orang, . Kloter jedua 414 dan kloter ketiga 179. Yang sudah ada di lokasi duluan namanya Tim Advance sudah ada 132 orang . Jadi totalnya 1.138 yang tanggal 5 nanti insyaallah nanti sudah lengkap ada di sana," ungkap Tito.
Tito menambahkan salah satu tugas yang dibawa oleh Praja IPDN dan ASN Kemendagri adalah untuk membantu membangkitkan pemerintahan terutama bagian kabupaten dulu. Serta nantinya juga membangkitkan operasional layanan publik yang ditargetkan dalam waktu sebulan.
"Kita anggap ini sebagai bagian kerja nyata, kuliah kerja nyata, kuliah yang betul-betul nyata. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan langsung dengan masalah. Dan kemudian ini bukan masalah kecil, masalah menjadi atensi nasional dan internasional. Sehingga ini akan memberikan pengalaman pribadi kepada mereka yang mungkin pelajar lain juga akan mengalaminya," tambah Tito.
 1.338 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) beserta bantuan logistik diberangkatkan menggunakan armada Lion Group dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (3/1/2026). Foto: Rifkianto Nugroho/detikFoto
|
Direktur Lion Air Group, Kapten Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan penerbangan misi kemanusiaan ini sebagai bentuk kepedulian Lion kepada masyarakat yang ditimpa musibah banjir di Sumatera. Teruntuk 3 kloter penerbangan yang membawa praja IPDN dan ASN, Lion tidak memungut biaya alias gratis.
"Lion Group bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melaksanakan kegiatan kemanusiaan melalui pengembangan CSR untuk mendukung percepatan pemulihan sosial di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan di Provinsi Aceh. Dalam kegiatan ini Lion Air mengoperasikan armada yang membawa para praja IPDN dan dengan tipe pesawat wide body Airbus A330 kapasitas 440 penumpang dan pesawat yang lebih kecil kapasitas 215 penumpang yaitu Boeing 737," kata Daniel.
"Yang ingin kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat adalah bahwa seluruh proses pengangkutan bantuan kemanusiaan ini dilaksanakan tanpa pungutan biaya. Inilah bentuk kontribusi kami langsung kepada rakyat Indonesia sekaligus komitmen kami dalam mendukung penanganan dan pemberdayaan pasca bencana," papar Daniel.
Lebih lanjut, Daniel mengatakan di wilayah dengan akses terbatas, transportasi udara menjadi kunci. Pesawat tidak sekadar alat angkut, melainkan jembatan yang menghubungkan bantuan dengan kehidupan.
 1.338 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) beserta bantuan logistik diberangkatkan menggunakan armada Lion Group dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (3/1/2026). Foto: Rifkianto Nugroho/detikFoto
|
Melalui jaringan dan kesiapan armadanya, Lion Group memastikan bantuan dan personel dapat tiba dengan cepat, aman, dan terkoordinasi.
"Dalam konteks kebencanaan, pemulihan sosial tidak cukup hanya dengan bantuan fisik. Dibutuhkan kehadiran, empati, dan kerja bersama. Para praja IPDN diharapkan dapat berperan aktif mendampingimasyarakat, membantu koordinasi di lapangan, serta memperkuat kembali sendi-sendi kehidupan sosialyang terdampak," katanya.
"Kolaborasi antara Lion Air dan Kementerian Dalam Negeri mencerminkan sinergi strategis antara sektor transportasi udara dan institusi negara. Kerja sama ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya milik pemerintah, melainkan membutuhkan peran aktif dunia usaha," tutup Daniel.
