Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung Timur, Yusnadi, melontarkan kritik tajam terkait penanganan konflik manusia dan gajah yang kembali terulang di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Kritikan ini muncul menyusul tragedi Kepala Desa Braja Asri, Darusman, yang tewas setelah diamuk gajah liar saat ia dan warga melakukan upaya penggiringan gajah kembali menuju kawasan TNWK pada Rabu (31/12/2025).
Yusnadi menilai, jatuhnya korban jiwa ini merupakan bukti nyata bahwa negara belum hadir secara utuh dan sistematis dalam melindungi warga di wilayah penyangga hutan.
"Kematian Kepala Desa Braja Asri bukan peristiwa tunggal. Ia adalah bagian dari rentetan panjang konflik manusia dan gajah yang telah berlangsung puluhan tahun di Lampung Timur," ujar Yusnadi, Sabtu (3/1/2026).
Politisi PKS ini menyayangkan pola penanganan pemerintah yang selama ini dianggap hanya bersifat reaktif atau baru bergerak setelah ada kejadian.
Menurutnya, skema yang ada saat ini seolah-olah membiarkan masyarakat bertaruh nyawa sendiri di garis depan.
"Penanganan selama ini cenderung reaktif. Gajah digiring setelah konflik terjadi, bantuan datang setelah korban berjatuhan, dan rapat koordinasi dilakukan setelah nyawa melayang. Pola ini terus diulang, seolah tragedi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat penyangga," tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa kegagalan ini bukan disebabkan oleh satwa itu sendiri, melainkan karena tata kelola ruang dan kebijakan perlindungan warga yang tidak berjalan efektif.
Jalur jelajah gajah yang terputus dan desakan terhadap kawasan hutan menjadi pemicu utama hewan besar tersebut merangsek ke kebun warga.
Yusnadi mendesak agar pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten segera berhenti saling lempar kewenangan dan mulai menjalankan langkah-langkah permanen.
"Kita harus jujur mengakui, jika konflik ini terus menelan korban jiwa, maka yang gagal bukan gajah, melainkan kebijakan kita. Tidak ada satu pun agenda konservasi yang sah jika dibayar dengan nyawa manusia," katanya lagi.
Sebagai solusi, Yusnadi menawarkan tiga poin krusial yang harus segera dilakukan.
Petama terkait sistem peringatan dini dengan membangun penghalang alami dan pelibatan masyarakat lokal dengan pelatihan serta insentif yang layak.
Lalu terkait penataan zona penyangga, ia mendorong percepatan realisasi zona aman antara habitat gajah dan pemukiman secara fisik, bukan sekadar wacana.
"Negara wajib menyediakan perlindungan dan kompensasi yang cepat bagi warga terdampak sebagai bentuk hak warga negara," imbuhnya.
Lebih lanjut, Yusnadi berharap tragedi di akhir tahun 2025 tersebut menjadi titik balik bagi para pengambil kebijakan agar peristiwa serupa tak terjadi lagi.
"Lampung Timur tidak butuh simpati sesaat. Mereka butuh solusi nyata, sekarang juga. Jika negara membiarkan warga menghadapi gajah dengan tangan kosong, maka ketidakadilan sedang berlangsung di depan mata kita," pungkasnya.
(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)
