Tiga Sekolah Dapat Surat Mutasi Palsu, Modusnya Dipindahkan ke Tempat Jauh atau Bayar Uang
January 07, 2026 03:38 PM

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dugaan peredaran surat mutasi palsu mencuat di Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.

Tiga sekolah, terdiri dari dua Sekolah Dasar (SD) dan satu Taman Kanak-kanak (TK), melaporkan telah menerima informasi terkait surat mutasi palsu dan telah menghubungi kontak yang tertera. Sebelum akhirnya terindikasi sebagai surat palsu.

"Informasi ada tiga sekolah, dua SD dan satu TK. Mereka yang menerima surat tersebut telah diterima kepala sekolah, lalu mereka melaporkan ke dinas. Kita telaah, setelah mendapatkan surat itu, kami sampaikan ke BKPSDM dipastikan hoax atau palsu," kata Henky Wibawa, kepada Bangkapos.com, Rabu (7/1/2025) di tempat kerjanya.

Ia menambahkan, pihak dinas telah mengumumkan kepada seluruh sekolah melalui media Zoom, agar tidak melayani permintaan apapun. Apabila menerima surat mutasi tersebut, karena surat itu dipastikan palsu. 

"Kita umumkan kepada semua sekolah lewat media Zoom, misalnya ada sekolah menerima agar tidak melayani permintaan. Karena surat itu dipastikan palsu dan sampaikan ke dinas untuk kita rekap," katanya

Henky menjelaskan modus pelaku dengan menyampaikan informasi mutasi bakal dilakukan, ASN di sekolah bakal dipindahkan ke sekolah yang jauh.

"Modusnya ada guru atau kepala sekolah informasi ingin dimutasi ke tempat lain, tempat itu jauh. Apabila tidak mau mutasi harus menyerahkan semacam uang, untuk membatalkan keputusan itu, modusnya seperti itu via telepon," katanya.

Ia menyampaikan, para kepala sekolah tidak serta merta menerima permintaan tersebut dan terlebih dahulu melakukan kroscek ke Dinas Pendidikan dan hingga saat ini belum ditemukan adanya korban. 

Informasi terkait surat palsu itu, juga telah disampaikan melalui seluruh media grup yang melibatkan guru, kepala sekolah dan pengawas.

"Kita sampai saat ini belum ada mutasi di sekolah. Itu termasuk rahasia jabatan, keputusan pejabat pembina kepegawaian dari dinas, koordinasi BKPSDM dan final di Bupati, apakah beliau ingin melakukan penataan guru dan kepala sekolah," lanjutnya.

Ia mengimbau, di era digital saat ini seluruh pihak lebih cermat dalam menelaah surat yang beredar. Mengingat tampilan surat palsu tersebut rapi dan meyakinkan sehingga berpotensi dianggap asli oleh guru yang tidak terbiasa. 

"Kita imbau kalau menerima apapun kejadian, informasi, yang disampaikan langsung ke guru agar koordinasikan kebenaran dan terkait permintaan data. 

Karena kita melihat modusnya lumayan canggih. Mereka tahu data by name sekolah, kepala sekolah, nomor HP-nya, sudah link. Ini sudah terlalu ekstrem, data semua sudah bisa diketahui," keluhnya. 

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.