- Demokrat menjadi sorotan usai mendukung Pilkada melalui DPRD padahal satu dekade lalu, Susilo Bambang Yudhoyono menggagalkan skema pilkada melalui DPRD.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan dukungan partainya terhadap wacana pilkada melalui DPRD bukan merupakan bentuk perubahan sikap politik secara mendadak.

Menurut Dede, dinamika politik memungkinkan perubahan kebijakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan pada setiap periode.

Pernyataan itu disampaikan Dede pada Kamis (8/1/2026).

Dede menilai sikap partainya tidak bisa disebut berbalik pikiran.

Sebab menurutnya politik itu dinamis, sehingga setiap periode memiliki masanya.

Sementara saat ini sudah 10 tahun Indonesia melaksanakan pilkada terbuka.

“Tidak bisa dibilang berbalik pikiran ya, tetapi politik itu dinamis, tiap periode punya masanya, dan 10 tahun ini ketika kita sudah melaksanakan pilkada terbuka,” kata Dede.

Dede mengatakan Demokrat selalu melakukan evaluasi setiap penyelenggaraan pilkada langsung selama satu dekade terakhir.

Dari hasil evaluasi itu menunjukkan situasi yang kurang baik jika pilkada digelar terbuka.

Mekanisme tersebut dinilai tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Menurut Dede salah satu persoalan utama dalam pilkada langsung adalah tingginya baiya politik yang harus dikeluarkan para kandidiat.

Kondisi itu dinilai berkontribusi terhadap maraknya praktik politik uang.

Oleh karena itu Demokrat menilai lebih baik pilkada digelar melalui DPRD.

Dede menekankan, demokrasi tidak selalu harus dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. 

“Itu sebabnya kita harus mulai melihat bahwa penyelenggaraan Pilkada secara undang-undang itu harus dilakukan secara demokratis. Demokratis itu bisa terbuka secara langsung, bisa juga tertutup,” ucap Dede.