TRIBUNTRENDS.COM - Suasana retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026), menyisakan ketegangan tersendiri bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Di tengah forum para pembantu presiden, sebuah sindiran halus namun tajam dari Presiden Prabowo Subianto meluncur dan meski tidak diarahkan secara eksplisit, pesannya terasa menghantam tepat ke jantung pengelolaan penerimaan negara.
Purbaya mengakui, sindiran itu membuatnya deg-degan. Bukan tanpa sebab.
Pesan Presiden menyentuh persoalan serius: kebocoran, manipulasi, dan praktik curang yang selama ini diduga menggerogoti sistem perpajakan dan kepabeanan Indonesia.
Baca juga: Bahlil vs Purbaya: Saling Lempar Kode Soal Tarif Listrik 2026, Siap-siap Kantong Rakyat Diuji Lagi
Usai menghadiri konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026), Purbaya membuka cerita soal momen tersebut.
Ia menilai, meski disampaikan secara tidak langsung, pesan Presiden sangat jelas tertuju kepadanya sebagai bendahara negara.
"Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang.
Dia bilang, 'Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh pajak dan bea cukai?' Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia enggak melihat ke saya, tapi deg kan ke sini," ujar Purbaya.
Sindiran itu menjadi alarm keras bahwa Presiden menuntut pembenahan serius, bukan sekadar retorika atau perbaikan tambal sulam.
Purbaya kemudian membeberkan fakta yang membuat kegelisahan itu beralasan.
Di sektor kelapa sawit salah satu tulang punggung ekspor nasional ditemukan praktik under-invoicing yang dilakukan secara sistematis oleh perusahaan-perusahaan besar.
Ia menyebut, nilai ekspor yang dilaporkan tidak mencerminkan angka sebenarnya. Bahkan, selisihnya bisa mencapai separuh dari nilai riil.
"Kita deteksi ada beberapa perusahaan sawit melakukan under-invoicing export separuh dari nilai ekspornya.
Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50 persen kira-kira kalau dipukul rata yang total ekspor mereka yang diakui enggak separuhnya," kata Purbaya.
Temuan ini menjadi bukti bahwa kebocoran penerimaan negara bukan isu kecil, melainkan persoalan struktural yang melibatkan aktor-aktor besar.
Baca juga: Purbaya Cerita saat Ikut Retret di Rumah Prabowo, Suasana di Hambalang Mencekam, Kinerja Diadili
Tak berhenti di sektor sawit, Purbaya juga menyoroti praktik mencurigakan di sektor baja dan bahan bangunan.
Ia menyebut maraknya industri liar yang dijalankan oleh pihak asing tanpa kepatuhan terhadap aturan perpajakan Indonesia.
Perusahaan-perusahaan tersebut, kata dia, dikelola sepenuhnya oleh tenaga kerja asing dan menjalankan transaksi berbasis tunai demi menghindari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa Indonesia.
Jual langsung ke klien cash based, enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat," tutur dia.
Praktik ini, menurut Purbaya, telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Purbaya mengaku heran sekaligus geram. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan-perusahaan asing yang cukup dikenal itu bisa beroperasi bebas tanpa terdeteksi aparat pajak dan bea cukai selama ini.
"Kalau saya tahu, mereka pasti lebih tahu dari saya," ujar dia.
Pernyataan ini menyiratkan kekecewaan mendalam terhadap lemahnya pengawasan internal yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga penerimaan negara.
Baca juga: Purbaya Sebut PBB Kini Tak Berdaya Gegara Trump Seret Maduro Jadi Tahanan: Hukum Internasional Aneh
Menanggapi sindiran Presiden Prabowo, Purbaya mengambil langkah tegas. Ia mengultimatum jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pembenahan total dalam waktu satu tahun.
Ancaman yang disampaikan bukan sekadar peringatan kosong.
"Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana. Kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan.
Jadi saya akan selamatkan, supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya. Yang jelek-jelek kita akan rumahkan. Saya akan kotakin betul," ucap Purbaya.
Pesan ini menegaskan bahwa profesionalisme akan menjadi harga mati, sementara kinerja buruk tak lagi ditoleransi.
Untuk menutup celah manipulasi yang selama ini dimanfaatkan, Kementerian Keuangan menyiapkan strategi berbasis teknologi. Purbaya menyebut pihaknya akan mengandalkan analisis data dari Lembaga Nasional Single Window (LNSW) serta mengintegrasikan Artificial Intelligence (AI).
Dengan teknologi tersebut, profil risiko per kapal dapat dipantau secara realtime, sehingga praktik manipulasi nilai ekspor diharapkan tidak lagi bisa lolos dari pengawasan.
Di akhir, Purbaya mengirimkan sinyal keras kepada para pelaku usaha yang selama ini bermain di wilayah abu-abu.
Ia menegaskan, pendekatan persuasif tidak akan lagi menjadi pilihan utama jika pelanggaran terus dilakukan.
"Mungkin saya enggak tahu level pendekatannya seperti apa. Tapi yang jelas, kita akan kasih message ke mereka ke depan enggak bisa begitu lagi. Kalau begitu lagi, kita sikat perusahaannya," tutur Purbaya.
Sindiran Presiden di Hambalang pun berubah menjadi komando tegas: era pembiaran telah berakhir, dan perang terhadap kebocoran penerimaan negara resmi dimulai.
***
