TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Penguatan tata kelola aset daerah menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar).
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui langkah strategis Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, dengan memperkuat sinergi bersama Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana.
Koordinasi dilakukan secara langsung di ruang kerja Sekprov Sulbar, Rabu (7/1/2026), dengan fokus pada penataan dan pemenuhan aset daerah yang menunjang operasional Bapenda Sulbar.
Baca juga: SDK Lantik 10 Pejabat Eselon II, Wahab Hasan Sulur Jabat Kepala Bapenda, Masih Ada Plt
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru efektif terbentuk per 1 Januari 2026 sesuai regulasi terbaru, Bapenda Sulbar masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana kerja.
Kondisi tersebut memerlukan penanganan yang terencana, tertib administrasi, serta sesuai prinsip pengelolaan aset negara.
Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan, pengelolaan aset daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, sejalan dengan kebijakan nasional reformasi birokrasi.
“Penataan aset daerah bukan hanya soal pemenuhan fasilitas kerja, tetapi bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. OPD yang kuat harus ditopang oleh tata kelola aset yang jelas dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi intensif dengan Sekprov Sulbar menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh aset daerah dimanfaatkan secara optimal, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta mendukung kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.
Langkah tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui sinergi lintas perangkat daerah dan pengelolaan aset yang profesional, Bapenda Sulbar diharapkan mampu membangun fondasi kelembagaan yang kuat sejak awal pembentukan, sekaligus berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kepercayaan publik.
Turut hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut Plt Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, serta Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), A. Bisyri M. Noor. (*)
