BANGKAPOS.COM--Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan akan membuka seleksi penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2026/2027 mulai Februari 2026.
Program pendidikan berbasis keberpihakan sosial ini dirancang sebagai upaya negara memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa proses seleksi siswa baru akan dilakukan secara bertahap seiring dengan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang tengah berjalan di berbagai daerah di Indonesia.
“Persiapan mulai Februari kita akan berproses untuk seleksi siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Jumlah penerimaan tentu menyesuaikan dengan ketersediaan gedung permanen yang mulai dibangun tahun ini,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (9/1/2026).
Gus Ipul mengungkapkan, pada tahap awal tahun 2026 pemerintah menargetkan pembangunan 104 gedung permanen Sekolah Rakyat.
Proyek pembangunan tersebut dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bagian dari program lintas kementerian untuk memperkuat layanan pendidikan dan perlindungan sosial.
Gedung-gedung Sekolah Rakyat ini direncanakan tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
Pemerintah secara khusus memprioritaskan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, keterbatasan akses pendidikan, serta wilayah 3T.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur pendidikan.
“Sesuai arahan Presiden, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari kebijakan pemerataan pendidikan. Saat ini sudah ada 104 titik yang mulai dibangun gedung permanennya tahun ini, dan semuanya dikerjakan oleh Kementerian PU,” jelas Gus Ipul.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga menyiapkan ekspansi lanjutan. Pada tahun 2026 hingga 2027, jumlah Sekolah Rakyat ditargetkan bertambah sekitar 100 titik lagi, sehingga totalnya mencapai kurang lebih 200 sekolah yang beroperasi secara permanen di seluruh Indonesia.
“Tahun 2026 ini ditambah lagi sekitar 100 sekolah. Kalau semua berjalan lancar, sampai 2027 kita bisa punya sekitar 200 titik Sekolah Rakyat,” imbuhnya.
Menurut Gus Ipul, setiap gedung permanen Sekolah Rakyat dirancang memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa.
Dengan sistem penerimaan bertahap, masing-masing sekolah diproyeksikan dapat menerima sekitar 300 siswa baru setiap tahun yang terbagi ke dalam jenjang SD, SMP, dan SMA.
Dengan skema tersebut, pemerintah memperkirakan daya tampung nasional Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan dari tahun ke tahun.
Pada tahap awal operasional, puluhan ribu siswa ditargetkan dapat mengakses pendidikan secara gratis dan berkualitas melalui program ini.
“Kalau satu sekolah kapasitasnya 1.000 siswa, maka tiap tahun bisa menerima kurang lebih 300 siswa baru. Dengan 200 titik sekolah, pada 2027 kapasitas penerimaan siswa baru bisa mencapai sekitar 60.000 anak,” terang Gus Ipul.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan kelompok rentan lainnya.
Seleksi siswa dilakukan dengan basis data kesejahteraan sosial, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai pusat pembinaan karakter, keterampilan hidup, dan penguatan mental sosial bagi peserta didik.
Pemerintah berharap lulusan Sekolah Rakyat mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing serta memiliki daya saing untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.
“Kita tidak hanya bicara soal bangunan sekolah, tapi membangun masa depan anak-anak bangsa. Sekolah Rakyat ini adalah investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan,” kata Gus Ipul.
Dalam pelaksanaannya, program Sekolah Rakyat melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Selain Kemensos dan Kementerian PU, program ini juga didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah setempat.
Pemerintah daerah berperan penting dalam menyiapkan lahan, mendukung rekrutmen tenaga pendidik, serta memastikan keberlanjutan operasional sekolah di wilayahnya masing-masing.
Kemensos sendiri bertanggung jawab dalam seleksi siswa, pembinaan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.
Gus Ipul menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
“Kami ingin memastikan program ini berjalan berkelanjutan. Ini bukan proyek sesaat, tapi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui pendidikan,” tegasnya.
Dengan dimulainya seleksi siswa pada Februari 2026, pemerintah berharap sebagian besar Sekolah Rakyat yang gedungnya rampung dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Sementara sekolah yang masih dalam tahap pembangunan akan menyusul beroperasi secara bertahap pada tahun berikutnya.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah pendidikan nasional, terutama bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas.
Melalui pendekatan terpadu antara pendidikan dan perlindungan sosial, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat mampu melahirkan generasi baru yang berdaya, mandiri, dan berkontribusi bagi bangsa.
(Bangkapos.com/Kontan.co.id)
