TRIBUNNEWS.COM - Pemangkasan alokasi Dana Desa tahun 2026 berdampak langsung pada sejumlah program bantuan sosial di berbagai daerah di Jateng.
Termasuk di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, yang berada di Kabupaten Klaten.
Satu di antara dampak paling nyata terlihat pada program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang mengalami penurunan signifikan jumlah penerima.
Jika pada tahun 2025 terdapat 35 warga penerima BLT-DD, namun buntut pemangkasan dan desa kini di tahun 2026 jumlah warga penerima BLT-DD dipangkas jadi lima orang.
Kebijakan ini diambil sebagai konsekuensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke desa.
Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistiya Setiawan, mengatakan pemangkasan anggaran memaksa pemerintah desa melakukan seleksi penerima bantuan secara jauh lebih ketat.
“Pemilihan penerima BLT-DD tahun ini benar-benar kami fokuskan pada warga dengan kondisi paling rentan, seperti miskin ekstrem, anak atau orang tanpa pendamping, serta penyandang disabilitas,” jelas Iwan, kepada Tribunnews saat ditemui di Kantor desa Wunut, Jumat (9/1/2026).
Meski alokasi Dana Desa turun hingga puluhan persen, Iwan memastikan bahwa berbagai program sosial utama tetap berjalan.
Di antaranya pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 747 warga, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,santunan bagi warga sakit maupun meninggal dunia, hingga bantuan pendidikan.
Tak hanya itu, program penyaluran zakat juga tetap direalisasikan pada awal 2026.
Tercatat sebanyak 201 warga kurang mampu menerima zakat, dengan masing-masing memperoleh bantuan sekitar Rp683.000.
Baca juga: Itinerary Umbul Pengging Boyolali, Liburan Akhir Tahun Keluarga Rp 129 Ribu
Komitmen desa terhadap kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari kebijakan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) yang tetap diberikan meski Dana Desa mengalami penurunan.
Adapun total anggaran THR yang disalurkan Pemerintah Desa Wunut pada 2026 mencapai lebih dari Rp457,8 juta.
THR tersebut dibagikan langsung kepada masyarakat di balai desa setempat dan menyasar seluruh lapisan warga.
Kepada Tribunnews, Iwan menegaskan bahwa THR diberikan secara merata, bahkan kepada bayi sekalipun.
“THR tetap kami bayarkan kepada seluruh warga tanpa terkecuali. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah desa untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang hari raya,” tegasnya.
Langkah tersebut mendapat apresiasi luas dari warga, karena dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan Lebaran.
Bahkan, di tengah tekanan fiskal akibat turunnya Dana Desa, komitmen pemerintah desa tidak goyah.
Keberlanjutan berbagai program sosial di Desa Wunut tak lepas dari peran BUMDes Sumber Kamulyan.
Badan usaha milik desa tersebut menjadi tulang punggung pembiayaan desa melalui pengelolaan sektor pariwisata, khususnya Umbul Pelem dan unit usaha restoran.
Setiap tahunnya, Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari BUMDes mencapai sekitar Rp3 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2 miliar dialokasikan untuk program sosial, sementara Rp1 miliar digunakan untuk pengembangan desa dan usaha.
Sejak mulai beroperasi pada 2018, BUMDes Desa Wunut berhasil mengoptimalkan dana desa awal sebagai modal pengembangan pariwisata.
Hasilnya, pada 2025, omzet BUMDes dari pengelolaan Umbul Pelem dan restoran tercatat menembus lebih dari Rp7 miliar.
Kondisi Desa Wunut menjadi contoh nyata bahwa strategi pembiayaan desa tidak harus bergantung sepenuhnya pada alokasi formal dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Inovasi pengelolaan BUMDes terbukti mampu menjadi solusi untuk menjaga kesinambungan program sosial.
Keberhasilan ini menjadikan desa Wunut sebagai salah satu desa percontohan pengelolaan ekonomi berbasis potensi lokal di Kabupaten Klaten.
Sekaligus bukti bahwa pariwisata desa dapat menjadi penopang kesejahteraan jangka panjang.
(Tribunnews.com / Namira)
