TRIBUN-MEDAN.COM - Penolakan masyarakat sipil terhadap wacana pilkada melalui DPRD terus menguat.

Selain dinilai sebagai kemunduran demokrasi, skema pilkada tidak langsung itu juga dianggap menyimpang dari konstitusi dan semangat reformasi.

Masyarakat sipil pun menyerukan kewaspadaan terhadap berbagai upaya pembajakan kedaulatan rakyat.

Mekanisme pilkada tidak langsung bukan hanya sebagai kemunduran demokrasi, melainkan juga penyimpangan serius terhadap konstitusi dan konsensus reformasi.

Adanya wacana pengalihan mandat memilih dari rakyat ke tangan elite parlemen daerah tidak sesederhana perubahan prosedural, tetapi sebuah pengkhianatan terhadap roh reformasi dan upaya sistematis melakukan resentralisasi kekuasaan yang mencederai prinsip demokrasi konstitusional.

Rakyat yang biasanya ikut dalam pesta demokrasi lima tahunan, kini mulai diwacanakan diambil alih DPRD. Artinya, ongkos pilkada bisa semakin mahal, karena berpotensi terjadinya transaksi besar-besaran di fraksi-fraksi untuk menentukan kepala daerah. Sementara, rakyat hanya jadi penonton.

Apakah parlemen ingin mengambil seluruh hak konstitusional rakyat?

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menanggapi adanya penilaian bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan langsung membutuhkan biaya mahal. Sehingga Pemilu langsung ini pun dijadikan alasan untuk mendorong adanya wacana Pilkada melalui DPRD.

Ray menjelaskan, pengertian mahal dalam pelaksanaan Pemilu langsung ini bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yakni mahal karena biaya pelaksanaan Pemilu atau mahal karena biaya operasional untuk calon-calon kepala daerah.

"Saya tidak tahu mereka menyebut ini kan mahal itu ada dua pengertiannya kan. Mahal dalam pengertian biaya pelaksanaannya, mahal dari pengertian biaya operasional dari para calon-calonnya," kata Ray dilansir kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu (11/1/2026).

Pertama dari aspek pembiayaan pelaksanaan Pemilu langsung, Ray kemudian memberikan contoh penghitungan kasar biayanya pada Pilkada 2024 kemarin. 

Dalam Pilkada 2024, total anggaran yang dihabiskan untuk menggelar Pemilu langsung sekitar Rp 40 triliun. Lalu anggaran tersebut dibagi dengan total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilu 2024 sekitar 204 juta orang. Hasilnya hanya membutuhkan dana sekitar Rp200 - Rp300 ribu per orangnya, untuk menggelar Pemilu yang diadakan sekali dalam lima tahun.

Jumlah dana Rp200 - Rp300 ribu ini jika dibagi lagi lima, karena Pemilu diadakan lima tahun sekali, maka hasilnya per orang hanya membutuhkan dana yang tidak sampai Rp50 ribu per tahunnya.

"Kan kita bahas yang pertama dulu dari aspek pembiayaan. Kalau saya enggak tahu mereka berhitung kayak apa kalau bisa dibilang mahal. Kalau kita misalnya mengambil contoh Pilkada kemarin nih 2024 itu totalnya habis sekitar 40 triliun."

"Total itu sudah dinaikin, sebetulnya Rp 37-38 triliun tapi kita naikkan aja 40 triliun kan. Coba dibagi dengan 204 juta pemilih berapa? Sekitar Rp200.000 per kepala. Ini dihitung aja ya."

"40 triliun dibagi 204 juta pemilih, itu DPT terakhir kan di Pilpres 204 juta, itu ya Rp 200.000 enggak sampai Rp 300.000 kalau per kepala loh. Kita bagi mereka itu Rp 200.000, kalau per kepala itu, kita bagi lima kan 5 tahun."

"Coba anggap, kita anggaplah 300 bagi 5, (hasilnya) Rp50.000 - Rp75.000 per tahun, didapatkan oleh rakyat diberi oleh negara supaya mereka dapat menggunakan hak pilih ke TPS," jelas Ray.

Ray lantas mempertanyakan, di mana letak mahalnya pelaksanaan Pemilu langsung ini. Bahkan jika dibandingkan dengan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diunggulkan Presiden Prabowo Subianto itu, anggaran Pemilu jauh lebih murah. Karena anggaran MBG per orang adalah Rp 15 ribu per harinya.

Atas dasar itulah Ray kemudian menilai pemerintah kini justru keliru dalam hal prinsip berbangsa.

Lantas apa gunanya anak-anak penerus bangsa ini diberi MBG demi tujuan menciptakan generasi cerdas di masa depan, tapi di masa depan ketika mereka sudah dewasa, justru hak pilih mereka diambil.

"Apa yang mahal? MBG Rp 15.000 per hari. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka keliru pada hal yang sangat prinsipil dalam berbangsa ini. Kalau kau mau kasih Rp 15.000 sehari kepada sekitar 80 juta anak kita, 80 juta kan ini kan dari 204 juta kan."

"Lalu mereka akan tumbuh menjadi generasi cerdas di masa yang akan datang. Tapi hak milihnya Anda ambil. Anda mau menciptakan generasi yang cerdas dengan hak memilihnya diambil, oleh siapa? Oleh yang ia enggak percaya," tegas Ray.

Presiden Prabowo Sebut Pilkada Mahal

Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.

Eks Danjen Kopassus itu mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Prabowo pun mengingatkan bahwasanya sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. 

Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Ia pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah. "Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," tegasnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Pilkada Lewat DPRD Didukung Parpol Pendukung Prabowo

Beberapa partai menyatakan dukungan terbuka terhadap usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Partai Gerindra menjadi salah satu pendukung utama dengan alasan efisiensi anggaran dan upaya menekan praktik politik uang dalam pilkada langsung. 

Partai Golkar juga menyatakan sejalan dengan gagasan tersebut sebagai bagian dari evaluasi sistem demokrasi elektoral. 

Sementara itu, PKB menyebut wacana itu bukan hal baru dan telah lama menjadi bahan diskusi internal partai.

Di sisi lain, ada partai yang belum menyatakan dukungan penuh, tetapi tidak menutup kemungkinan.

PAN menyatakan terbuka terhadap wacana tersebut, dengan catatan perubahan sistem harus melalui kajian matang dan tidak memicu gejolak di masyarakat.

Kini Demokrat juga disebut telah berbalik arah dan memilih mendukung adanya wacana Pilkada melalui DPRD.

Di sisi lain, ada juga partai yang tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD ini, di antaranya ada PDIP dan Partai Buruh.

(*/tribun-medan.com)