– Hingga saat ini PDIP menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD.
Dari semua partai yang lolos ke parlemen, hanya PDIP yang sejauh ini terang-terangan menolak pilkada lewat DPRD. Oleh karena itu, Adi Prayitno, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, merasa PDIP seperti “dikeroyok”.
“Mayoritas partai politik yang lolos ke parlemen mendukung penuh bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah solusi untuk menyelesaikan kerumitan dan persoalan yang terkait dengan pilkada langsung selama ini,” ujar Adi di kanal YouTube miliknya, Minggu, (11/1/2026).
Kata Adi, partai-partai itu merasa pilkada yang brutal, berongkos mahal, persoalan gurita politik dinasti, dan fenomena politik uang bisa disingkirkan tuntas melalui pilkada secara tidak langsung atau lewat DPRD.
Di sisi lain, PDIP menurut Adi menolak pilkada lewat DPRD dengan membangun argumen bahwa pilkada menyangkut bagaimana menjaga hak politik dan kedaulatan rakyat.
“Karena dengan adanya pilkada langsung, kata PDIP, maka rakyat punya keistimewaan untuk menentukan siapa gubernur, bupati, dan wali kotanya sesuai dengan selera rakyat dan bukan sesuai dengan selera elite,” ujar Adi.
Adi mengatakan saat ini satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap, yakni mendukung atau menolak, adalah PKS. Oleh karena itu, dia berkata saat ini sudah ada 80 persen partai parlemen yang mendukung penuh pilkada lewat DPRD.
Karena mayoritas partai sudah mendukung, Adi menyebut tinggal menunggu saja bagaimana aturan pilkada lewat DPRD disahkan di DPR.
“PDIP terkesan ditinggalkan sendirian. PDIP pun terkesan dikeroyok dengan sikapnya yang sejak lama sebenarnya istikamah dan konsisten menolak soal pilkada oleh DPRD,” kata Adi.
Dia kemudian mengingatkan peristiwa pada tahun 2014 ketika DPR sudah mengesahkan UU pilkada secara tidak langsung. Saat itu PDIP menjadi salah satu partai yang menolaknya.
“Karena bagi PDIP, itu adalah prinsip yang harus dijaga dalam konteks demokrasi langsung. Sikap politik PDIP inilah yang dipertahankan ketika wacana belakangan terkait dengan pilkada oleh DPRD terus ditunjukkan,” ucap dia.
Pengamat itu berkata PDIP kini berada di luar kekuasaan dan hampir tidak punya rekan dalam menentukan sikap politik. Adapun dulu masih ada Partai Demokrat yang menolak pilkada tidak langsung, tetapi partai itu kini telah berubah arah dengan menyatakan mendukung pilkada tidak langsung.
