BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Program Sekolah Rakyat dipastikan tidak dibuka melalui pendaftaran umum. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan, seluruh siswa Sekolah Rakyat diseleksi secara aktif oleh negara dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Penegasan tersebut disampaikan Mensos usai peresmian Sekolah Rakyat oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
“Kami tidak membuka pendaftaran umum. Negara yang menjemput anak-anak dari keluarga paling tidak mampu. Datanya dari BPS, lalu diverifikasi langsung ke lapangan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Baca juga: Pidato Terhenti, Air Mata Gus Ipul Tumpah di Depan Presiden Saat Peresmian Sekolah Rakyat Banjarbaru
Baca juga: Penyelidikan Kebakaran Gedung Rektorat ULM Dihentikan, Polisi: Api Berasal dari Korsleting Listrik
Menurutnya, proses seleksi dilakukan berlapis dengan melibatkan pendamping sosial, Dinas Sosial, pemerintah desa atau kelurahan, serta unsur pendidikan setempat.
Setelah seluruh tahapan dipastikan sesuai kriteria, barulah calon siswa diusulkan dan disahkan melalui tanda tangan bupati atau wali kota.
Gus Ipul menegaskan, mekanisme tersebut dirancang untuk menutup celah praktik titipan maupun suap. Bahkan, kata dia, Menteri Sosial sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk menitipkan peserta didik.
“Kalau ada kesalahan, yang bertanggung jawab adalah kepala daerah karena mereka yang menandatangani. Semua bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Gus Ipul menjelaskan, setiap gedung Sekolah Rakyat memiliki kapasitas sekitar 300 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dengan skema tersebut, perluasan jumlah sekolah secara langsung berbanding lurus dengan jumlah anak yang bisa diselamatkan dari putus sekolah.
“Kalau ada 100 gedung, kita bisa menjaring 30 ribu siswa per tahun. Jika 200 gedung, 60 ribu siswa, dan bila mencapai 300 gedung maka bisa sampai 90 ribu siswa per tahun,” jelasnya.
Baca juga: Parkir Sembarangan di Jalur Presiden Prabowo Saat di Banjarbaru, Sejumlah Mobil Diderek Petugas
Baca juga: Hampir Putus Pendidikan, Nafija Menyimpan Mimpi dari Sekolah Rakyat Banjarbaru
Saat ini, lebih dari 15 ribu siswa telah mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026.
Tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan 30 ribu siswa sehingga totalnya melampaui 45 ribu peserta didik.
Jika pembangunan gedung berjalan konsisten, pada 2029 jumlah Sekolah Rakyat ditargetkan mencapai 400 unit, dengan total siswa yang diproyeksikan menembus lebih dari 500 ribu pada 2030.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pembangunan sarana dan prasarana, sementara Kementerian Sosial menyiapkan sistem seleksi siswa, rekrutmen guru dan tenaga kependidikan, serta operasional sekolah.
Mensos menambahkan, perhatian Sekolah Rakyat tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga kesehatan siswa. Setiap anak yang diterima menjalani pemeriksaan menyeluruh, mulai dari status gizi, anemia, kesehatan gigi, hingga kebugaran, yang kemudian dipantau secara berkala.
Terkait pembiayaan, Gus Ipul memastikan seluruh kebutuhan Sekolah Rakyat ditanggung melalui APBN karena merupakan bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Sekolah Rakyat ini untuk anak-anak kita yang paling bawah, yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Ini amanah Presiden dan kami berkomitmen menjalankannya secara serius,” tegasnya.
(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)
