Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum
TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Golkar Jatim mengusulkan agar kepala daerah tingkat kabupaten/kota hingga provinsi kembali dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Usulan Pilkada dipilih kembali oleh wakil rakyat karena memiliki landasan filosofis yang kuat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” ungkap Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, Senin (12/1/2026),
Nilai pancasila yang dimaksud khususnya sila keempat yang menekankan prinsip musyawarah dan perwakilan.
Menurutnya, demokrasi Indonesia seharusnya merupakan wujud dari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
“Ketika pilkada langsung dampaknya terhadap pengambilan keputusan kepala daerah,” kata Ali Mufthi saat kunjungan kerja di Ponorogo beberapa waktu lalu.
Baca juga: Golkar Jatim Siap Kawal Kebijakan Pemerintahan Khofifah-Emil yang Berdampak pada Masyarakat
Dia mengklaim bahwa sistem pemilihan langsung kerap membuat pemimpin daerah ragu bersikap. Lantaran terlalu dipengaruhi oleh opini publik.
"Pemimpin itu kalau tidak punya sikap, itu problem. Efek Pilkada langsung terkadang membuat pemimpin ragu-ragu karena mengikuti irama opini publik,” tambahnya.
Baca juga: Golkar Jatim Perkuat Peran Anak Muda di Kepengurusan Daerah, Wajibkan 40 Persen Diisi Gen Z
Sehingga, jelas dia. tata kelola pemerintahan menjadi kurang ideal. Pun mekanisme Pilkada melalui DPRD dinilai berpotensi mendorong profesionalisme dalam rekrutmen birokrasi daerah.
“Tidak sekedar mendukung pemilihan ke dprd. Tapi kami juga mengusulkan agar partai politik tidak membebani calon dengan biaya-biaya tertentu,” urainya.
Dengan mekanisme dipilih DPRD, kepala daerah yang terpilih bisa lebih pure. Tidak terbebani persoalan pendanaan politik yang selama ini ada.
Walaupun dipilih DPRD, Ali tetap menekankan bahwa proses pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara transparan. Dia mendorong pola pemilihan terbuka
“Agar publik dapat mengetahui sikap dan konsistensi para wakil rakyat dalam menentukan pilihan. One man one vote boleh, tapi terbuka. Sehingga publik bisa tahu siapa yang membangkang dan siapa yang konsisten," tandasnya.
