SURYA.CO.ID, PONOROGO - Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali melalui mekanisme parlemen atau DPRD, masih menimbulkan pro kontra.
Tetapi DPD Partai Golkar Jawa Timur mendukung dan malah mengusulkan agar bupati/wali kota dan gubernur dipilih melalui DPRD.
“Usulan Pilkada dipilih kembali oleh wakil rakyat karena memiliki landasan filosofis yang kuat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” ungkap Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, Senin (12/1/2026),
Nilai pancasila yang dimaksud khususnya sila keempat yang menekankan prinsip musyawarah dan perwakilan. Menurutnya, demokrasi Indonesia seharusnya merupakan wujud dari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
“Ketika pilkada langsung dampaknya terhadap pengambilan keputusan kepala daerah,” kata Ali Mufthi saat kunjungan kerja di Ponorogo.
Ia mengklaim bahwa sistem pemilihan langsung kerap membuat pemimpin daerah ragu bersikap. Lantaran terlalu dipengaruhi oleh opini publik.
"Pemimpin kalau tidak punya sikap, itu problem. Efek Pilkada langsung terkadang membuat pemimpin ragu-ragu karena mengikuti irama opini publik,” tambahnya.
Sehingga tata kelola pemerintahan menjadi kurang ideal. Pun mekanisme Pilkada melalui DPRD dinilai berpotensi mendorong profesionalisme dalam rekrutmen birokrasi daerah.
“Tidak sekedar mendukung pemilihan ke DPRD, tetapi kami juga mengusulkan agar partai politik tidak membebani calon dengan biaya-biaya tertentu,” urainya.
Dengan mekanisme dipilih DPRD, kepala daerah yang terpilih bisa lebih pure. Tidak terbebani persoalan pendanaan politik yang selama ini ada.
Walaupun dipilih DPRD, Ali tetap menekankan bahwa proses pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara transparan. Dia mendorong pola pemilihan terbuka.
“Agar publik dapat mengetahui sikap dan konsistensi para wakil rakyat dalam menentukan pilihan. One man one vote boleh, tetapi terbuka. Sehingga publik bisa tahu siapa yang membangkang dan siapa yang konsisten," tandasnya.*****
