TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Puluhan nelayan mendatangi Markas Unit SAR Ditpolairud Polda Sulawesi Barat di Jalan Arteri, Mamuju, pada Selasa (13/1/2026).
Kedatangan massa untuk melayangkan protes terkait penyitaan dokumen kapal dan dugaan praktik pungutan liar (pungli) oknum anggota.
Mereka datang di Markas yang sebelumnya berfungsi sebagai Cafe, yaitu Dermaga Sandeq Nusantara pada pukul 8.30 WITA.
Baca juga: Mandiri Pangan, BUMDES Sehati Tobadak Produksi Beras Lokal dari Gabah Petani Sendiri
Baca juga: Harga Kacang Mahal, Pengrajin Bumbu Kacang di Polman Terpaksa Stop Produksi
Ketua rombongan nelayan, Andi Kusmanna, menegaskan aksi ini merupakan bentuk solidaritas setelah salah satu dokumen rekan mereka disita oleh petugas.
Andi mengatakan para nelayan membawa dokumen kapal masing-masing sebagai bentuk protes.
Mereka bersedia dokumennya disita jika prosedur yang diterapkan dianggap tidak seragam atau menyasar pihak tertentu saja.
"Kami datang bukan untuk demo anarkistis, tapi aksi protes. Kami membawa dokumen kami semua, silakan sita semua karena dokumen kapal yang ada di Mamuju ini semuanya sama," ujar Andi kepada awak media.
Ia mengapresiasi respons dari pihak kepolisian.
Direktur Polairud Polda Sulbar menyambut langsung para nelayan untuk melakukan audiensi.
Satu jam setelah rombongan nelayan tiba, Direktur Polairud Polda Sulbar, Kombes Pol Muhammad Iqbal, tiba dengan baju olahraga dan training merah.
"Alhamdulillah, Direktur Polairud menyambut kami dengan sangat ramah. Masalah selesai dan dokumen yang sebelumnya disita kini telah dikembalikan," lanjutnya.
Selain persoalan penyitaan dokumen, para nelayan juga melaporkan adanya dugaan permintaan uang atau pungli yang dilakukan oknum anggota Polairud di lapangan.
Andi menyebut praktik tersebut sudah terjadi beberapa kali dan sangat meresahkan para nelayan kecil.
"Ada beberapa oknum yang melakukan (pungli). Kami serahkan sepenuhnya kepada Direktur Polairud untuk menangani lebih dalam. Kami sudah sampaikan kondisi sebenarnya di lapangan," jelas Andi.
Saat ditanya mengenai besaran nominal yang diminta oknum tersebut, Andi enggan merinci secara pasti.
Menurutnya, jumlah yang diminta bervariasi dan tidak menentu.
Nelayan berharap dengan adanya pertemuan ini, tidak ada lagi intimidasi atau pungutan tidak resmi yang membebani.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi
