Oleh: Muhammad Syarkawi Rauf
TRIBUNNERS, JAKARTA - Fenomena all-time high (ATH) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan depresiasi nilai tukar rupiah per dollar Amerika Serikat (AS) menarik untuk dianalisis.
Di mana, IHSG beberapa kali mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah sejak 15 Agustus 2025 menjadi 8.017 dan pada saat yang sama, nilai tukar rupiah per dollar AS terdeprsiasi hingga awal tahun 2026.
Nilai tukar rupiah per dollar AS pada 14 Agustus 2025 tercatat sangat kuat, yaitu sebesar Rp. 16.170 per dollar AS lalu melemah menjadi Rp. 16.770,7 pada 25 September 2025 (Trading Economics, 2026).
Tren pelemahan rupiah per dollar AS dan penguatan IHSG berlanjut hingga Selasa, 13 Januari 2026.
Baca juga: Ini Penyebab Nilai Tukar Rupiah Merosot ke Level Rp 16.877 per Dolar AS
Di mana, kurs rupiah per dollar AS menyentuh titik terendah sejak 8 April 2025, yaitu sekitar Rp. 16.875 per dollar AS.
Sebaliknya, IHSG mengalami tren penguatan, yaitu dari level terendah sebesar 5.675 pada 8 April 2025 dan tertinggi sebesar 8.954 pada 8 Januari 2026.
Fenomena ini melahirkan pertanyaan, mengapa nilai tukar rupiah per dollar AS melemah pada saat IHSG menguat?
Dalam beberapa kasus keduanya memiliki pergerakan yang searah.
Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh otoritas moneter dan fiskal untuk membalikkan arah pelemahan rupiah?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, ada baiknya merujuk pada ekonom senior Jeffrey A. Frankel dari Kennedy School of Government, Harvard University yang memperkenalkan komsep “portofolio balance approach models”.
Pendekatan Frankel menyebutkan bahwa pada saat terjadi tekanan, investor global akan melakukan rebalancing atau rekalkulasi kepemilikan asset keuangannya dan cenderung lebih memilih asset keuangan yang menawarkan tingkat pengembalian tertinggi. Setiap asset dinyatakan dalam mata uang lokal.
Di mana, investor global dianggap memiliki perilaku home country bias (mendahulukan asset keuangan negaranya sendiri). Lebih jauh, asset keuangan domestik dan luar negeri tidak bersubtitusi secara sempurna (imperfect substitute).
Dalam regim nilai tukar mengambang bebas, kenaikan harga asset di suatu negara, misalnya IHSG akan mendorong investor global membeli saham di negara bersangkutan. Hal di atas mendorong aliran modal masuk ke suatu negara (capital inflow) yang menyebabkan mata uang negara bersangkutan terapresiasi (menguat).
Sebaliknya, pada saat harga asset keuangan turun membuat investor global mengalihkan investasinya ke negara lain. Terjadi aliran modal keluar (capital outflow) yang menyebabkan mata uang negara bersangkutan terdepresiasi (melemah).
Secara faktual, perkembangan harga saham tidak harus selalu searah dengan perkembangan nilai tukar rupiah per dollar AS.
Hal ini berkaitan dengan peran investor asing di pasar modal Indonesia yang cenderung mengalami penurunan.
Saat ini, investor asing hanya menguasai sekitar 40 – 43,6 persen dari total kepemilikan saham pada tahun 2025, turun dari 46,5 persen pada tahun 2024.
Di mana, perilaku investor asing pada umumnya cenderung hanya membeli saham blue-chip yang berkapitalisasi besar, seperti Bank BRI, BNI, Bank BCA, Bank Mandiri dan lainnya.
Sebagai ilustrasi, pada periode Juli – September 2025, IHSG menguat sebesar 16,4 persen dari posisi 6.923 menjadi 8.061. Menariknya, pada periode yang sama, saham-saham blue-chip yang berkapitalisasi besar justru mengalami penurunan.
Sebaliknya, saham-saham non blue-chip yang berkapitalisasi kecil justru mengalami kenaikan harga dan aktif ditransaksikan di pasar saham. Hal ini melahirkan isu keberadaan “saham gorengan” oleh investor lokal yang mendongkrak IHSG.
Faktanya, terdapat tiga saham berkapitalisasi kecil yang aktif ditransaksikan di pasar saham Indonesia sehingga harganya meningkat, yaitu PT DCI Indonesia Tbk (DCII), PT Dian Swastika Sentosa Tbk (DSSA), dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT).
Tanpa memperhitungkan harga saham ketiga perusahaan tersebut di atas dalam menghitung IHSG maka sejatinya IHSG hanya sekitar 7.340 bukan 8.116,2 (Kompas, 23/11/2025).
Sementara, tren depresiasi rupiah per dollar AS terjadi sejak tahun lalu dan secara khusus dalam beberapa hari terakhir, yaitu dari Rp. 16.685 per dollar AS pada 2 Januari 2026 menjadi Rp. 16.840 per dollar AS pada 9 Januari 2026.
Bahkan, depresiasi rupiah per dollar AS saat ini cenderung menuju ke posisi terlemah rupiah per dollar AS dalam setahun terkahir, sebesar Rp. 17.071 pada 8 April 2025.
Depresiasi rupiah disebabkan oleh sentimen negatif terhadap mata uang rupiah sebagai respon investor global terhadap meningkatnya risiko perekonomian global akibat penangkapan presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh pasukan khusus AS pada 3 Januari 2026.
Pada saat terjadi turbulensi dalam perekonomian global, investor global beralih memegang safe-haven currency atau safe-haven asset, yaitu asset yang nilainya stabil dan bahkan meningkat meskipun terjadi tekanan.
Salah satu mata uang yang selama ini dianggap sebagai safe-haven currency adalah dollar AS.
Peralihan ke safe-haven currency oleh investor global tercermin pada peningkatan US Dollar Index (DXY) dari 98,42 pada 2 Januari 2026 menjadi 99,12 pada 9 Januari 2026.
Peningkatan DXY mencerminkan penguatan mata uang dollar AS terhadap enam mata uang utama dunia, yaitu Euro, Yen Jepang, Poundsterling Inggris, Dollar Kanada, Krona Swedia dan Swiss Franc.
Penguatan mata uang dollar AS terhadap mata uang utama dunia juga berdampak pada penguatan mata uang Dollar AS terhadap mata uang Emerging Market Economies (EMEs), termasuk Indonesia. Di mana, investor mengalihkan kepemilikan assetnya dari rupiah ke dollar AS.
Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas fiskal dan moneter?” Langkah pertama, otoritas moneter dan fiskal harus bisa meyakinkan pelaku pasar bahwa prospek perekonomian nasional sangat baik.
Hal ini tercermin pada kondisi fundamental rupiah, seperti pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2025 yang diperkirakan sekitar 5,45 persen, perkiraan inflasi yang rendah sekitar 2,92 persen pada tahun 2025 secara tahunan (year-on-year), suku bunga riil yang tinggi tercermin pada policy rate dalam hal ini BI rate yang masih jauh di atas inflasi, dan lainnya.
Langkah kedua, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal harus lebih baik sehingga memberikan keyakinan kepada investor bahwa arah perekonomian nasional masih sesuai dengan target pemerintah, terutama berkaitan dengan angka defisit fiskal yang sudah mendekati batas atas sesuai ketentuan konstitusi sebesar 3,0 persen.
Akhirnya, pemerintah perlu meyakinkan para investor bahwa meskipun difist fiskal meningkat tetapi tidak mengurangi kemampuan pemerintah membayar cicilan utang dan bunganya yang tercermin pada Debt Service Ratio (DSR) yang berada di sekitar batas aman 30 persen dan menjaga BI rate tetap menarik bagi investor untuk menjamin stabilitas rupiah per dollar AS.
