‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi  Sirati Suailo 
‎
‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - Gabah petani di Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku terancam tak terserap pada musim panen Januari 2026.
‎
‎Belakangan diketahui Badan Pangan Nasional (Bapanas) belum menetapkan harga pembelian gabah secara nasional.

Alhasil Bulog diketahui belum membuka kran pembelian gabah. 

Baca juga: Jadwal Kapal Maluku: Ada Tiga Kapal Berangkat Malam Ini dari Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon

Baca juga: Sampah Kota Ambon Kian Mendesak, Polda Maluku Terapkan 40 Lubang Biopori untuk Kelola Sampah Organik

‎Demikian disampaikan Anggota DPRD Maluku Tengah dari Fraksi Golkar, Hasan Alkatiri, Rabu (14/1/2026).
‎
‎Politisi itu telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak salah satunya Perum Bulog Maluku Maluku Utara (Malut), dimana diketahui saat ini Bulog masih menunggu ketetapan harga gabah dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). 
‎
‎Atas hal itu, iapun meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah mengoptimalkan operasional Rice Milling Plant/RMP (pabrik penggilingan padi).
‎
‎"Tapi harapan saya, Pemerintah Daerah juga terus berupaya untuk bagaimana menyerap ini, dengan ada RMP-RMP yang dibangun oleh pemerintah daerah itu sekitar 4-5 RMP itu," ujar Hasan.
‎
‎Ia merincikan, di Kabupaten Maluku Tengah khususnya wilayah hamparan sawah di Seram Utara ada beberapa RMP, semisal di Desa Samal, Desa Wae Tonipa, dan beberapa desa di Kecamatan Seram Utara Timur Seti.
‎
‎"Desa Samal punya RMP, desa Wae Tonipa punya RMP dan juga ada beberapa RMP di Seti," rinci Politisi 4 periode itu.
‎
‎Hasan menilai RMP tersebut mesti dioptimalkan guna menyerap gabah petani.
‎
‎"Ini, sebenarnya yang harus di optimalkan agar membeli gabah guna menyerap gabah yang ada," tuturnya.
‎
‎Anggota Legislatif itu menjelaskan, padi yang diserap dapat langsung diproses guna (meningkatkan PAD).
‎
‎"Ini kan biasa digiling dan pemerintah bisa menyerapnya," cetus Hasan. 
‎
‎Hasan juga merespon soal pembelian gabah petani, ia menyatakan di satu sisi Bulog bisa menyerap gabah namun masih menunggu standar harga oleh Pemerintah Pusat.
‎
‎"Jadi sebenarnya, Bulog siap membeli hanya mekanisme untuk membeli ini blok menunggu Pemerintah Pusat untuk standar harganya. Jadi Bulog tidak bisa beli dengan harga kemrin, karena keputusan itu berlaku di tahun 2025 bukan di 2026," terang Wakil Rakyat itu.
‎
‎Sebelumnya,  Hasan merampung data dari petani empat desa di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi terkait hamparan luasan sawah dan potensi panen petani pada musim panen kali ini. 
‎
‎Disampaikan Anggota Komisi II DPRD Maluku Tengah itu, diperkirakan 1.500 ton gabah jika dimapping dari Desa Wae Musi, Desa Wae Asi, Desa Morokai dan Desa Samal.
‎
‎"Jadi kami di DPRD Kabupaten Maluku Tengah sudah (menerima informasi) 1 minggu sebelum masyarakat melakukan panen. Kan ada 4 desa yang total yang keseluruhannya bisa dihitung itu 1.500 ton," ujar Politisi itu.
‎
‎Hasan menyebut, berdasarkan informasi dari petani bahwa per satu hektar sawah bisa menghasilkan 5 ton hingga 8 ton gabah.
‎ 
‎"Ada petani yang bilang 8 ton per hektar jika dikalkulasi berarti ada 1.500 ton yang tersedia dari luasan hamparan sawah. Makanya Bulog harus punya data real dan Bulog harus melaporkan ke Pemerintah Pusat karena ini instruksi presiden soal ketahanan pangan," ulas Wakil Rakyat itu. 
‎
‎Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, pada tahun 2024 Kabupaten Maluku Tengah memproduksi 35.730 ton padi.
‎
‎Luas panen tanaman padi di tahun tersebut mencapai 8.757 hektar, sementara produktifitas tanaman padi yakni 40,80 kuintal per hektar. (*)