TRIBUN-TIMUR.COM - Grab mengalokasikan dana Rp100 miliar untuk memperkuat perlindungan sosial, kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas Mitra Pengemudi di Indonesia, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 2026.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Grab untuk Indonesia yang dirancang dalam tiga skema dukungan, yakni:

Perlindungan jaminan sosial

Pemberian Bonus Hari Raya (BHR)

Pengembangan keterampilan

Tujuannya, agar Mitra Pengemudi memiliki peluang naik kelas secara ekonomi.

Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya di ekosistem ekonomi digital.

Pada skema perlindungan, Grab memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU) bagi ratusan ribu Mitra Pengemudi berprestasi.

Perlindungan tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), tanpa mengubah fleksibilitas kemitraan.

Skema kedua berupa Bonus Hari Raya (BHR) 2026 diberikan sebagai bentuk apresiasi tambahan bagi Mitra Pengemudi berprestasi atas konsistensi layanan. 

BHR ditegaskan bukan sebagai tunjangan rutin maupun kebijakan upah, melainkan bentuk apresiasi ekstra dalam semangat kebersamaan.

Sementara itu, melalui program GrabAcademy, Mitra Pengemudi didorong untuk meningkatkan keterampilan agar tetap produktif dan mampu menangkap peluang ekonomi baru.

Program ini membuka peluang jangka menengah dan panjang.

Termasuk transisi menjadi Mitra Merchant maupun pengemudi roda empat.

Plt Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, menilai konsep tiga skema dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah memperluas jaminan sosial bagi pekerja informal.

“Konsep tiga babak yang diinisiasi oleh Grab ini bisa menjadi contoh yang baik, karena hal ini juga mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial pekerja informal. Saat ini, Indonesia sudah mengalami bonus demografi dan kita tidak ingin terjebak dalam middle income countries,” ujarnya dalam rilis dikutip tribun-timur.com, Rabu (14/1/2026). 

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi daring.

“Ojek online di seluruh Indonesia adalah salah satu penopang ekonomi negara kita hari ini. Keberadaan profesi ojol tidak lagi bisa dipandang sebagai profesi pinggiran,” katanya.

Ia juga mendorong agar Mitra Pengemudi memiliki peluang naik kelas melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan.

“Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Grab, yang juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan sosial dan ekonomi digital inklusif,” ujarnya.

Melalui program ini, Grab berharap Mitra Pengemudi dapat bekerja dengan lebih aman, tenang, serta memiliki peluang ekonomi berkelanjutan di tengah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. (*)