TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang menyoroti pendidikan di wilayah tersebut.
Pasalnya, mereka menemukan adanya siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang belum bisa membaca.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono menyebutkan, hampir di setiap sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, terdapat satu hingga dua anak yang belum bisa membaca.
"Untuk yang anak-anak belum bisa baca itu, kalau SMP yang kelas 7 itu banyak, di tiap-tiap sekolah itu ada."
"Karena mungkin, dari SD kurang perhatian dari orangtua juga," tutur Joko, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak lepas dari berbagai faktor, mulai dari kurangnya perhatian orangtua sejak jenjang SD, latar belakang keluarga, hingga anak yang diasuh kakek-nenek karena orangtua tidak mendampingi secara langsung.
Baca juga: Waduh, Dana Desa di Kabupaten Semarang Turun 66,5 Persen
Selain itu, kebijakan kurikulum yang tidak memperbolehkan siswa tinggal kelas juga dinilai turut berpengaruh.
"Karena kurikulum kemarin, anak tidak boleh tinggal kelas, ya akibatnya seperti itu," ujarnya.
Faktor lain, sebut dia, keterbatasan tenaga pendidik, khususnya pendidik yang menangani anak berkebutuhan khusus atau inklusi.
Joko menyebut, sebagian dari anak-anak yang belum bisa membaca adalah siswa inklusi yang bersekolah di sekolah umum.
Dia berujar, siswa inklusi semestinya mendapat pendampingan khusus dari guru berlatar belakang bimbingan konseling, psikologi, atau pendidikan luar biasa.
Namun, di lapangan, keterbatasan guru membuat pendampingan tidak optimal.
Dia menilai, sekolah di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya ramah inklusi.
Oleh karena itu, Dewan Pendidikan mendorong adanya layanan khusus inklusi dan disabilitas di sekolah-sekolah agar pembelajaran lebih efektif.
Selain persoalan inklusi, minimnya jumlah guru juga menjadi perhatian serius.
Banyak sekolah mengalami kekurangan guru akibat pensiun, guru merangkap mata pelajaran, hingga kepala sekolah yang harus merangkap tugas.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.
"Contohnya, guru olahraga mengampu guru kelas, guru PAI mengajar kelas umum, bahkan jam mengajar di SMP bisa sampai 40 jam. Ini jelas tidak ideal," ujarnya.
Baca juga: Kecelakaan di Babadan Semarang: Pemotor Dikabarkan Terlindas Truk
Melihat kondisi ini, Joko mengatakan, Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang berencana melakukan pembinaan.
Hasil temuan di lapangan, nantinya akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Bupati Semarang sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Dia juga menekankan pentingnya memberi perhatian khusus kepada siswa yang tertinggal, terutama pada jenjang awal.
Dia pun sepakat dengan kebijakan sejumlah sekolah yang mewajibkan siswa kelas 1 SD sudah bisa membaca sebelum naik ke kelas 2.
"Ya, pokoknya paling tidak, anak kelas 1, kelas 2, itu harus sudah bisa baca. Paling tidak bisa mengeja," ucapnya.
Selain sekolah dan pemerintah, peran orangtua juga dinilai sangat penting.
Menurut Joko, kolaborasi antara sekolah, komite, dan orangtua harus diperkuat agar tidak lagi ditemukan siswa SMP yang belum mampu membaca.
"Orangtuanya harus juga berperan. Kadang orangtua di pedesaan itu luweh-luweh."
"Ini harus ada kolaborasi dengan pihak kepala sekolah, komite, orangtua," tambahnya. (*)
