SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 239.277 kepala keluarga (KK) di Surabaya tidak ditemukan dalam survei program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta Pemkot Surabaya agar terus melacak keberadaan ratusan ribu KK di Surabaya yang tidak ada di DTSEN tersebut.
Baca juga: Pemkot Surabaya Terjunkan Petugas ke Seluruh Rumah untuk Mutakhirkan DTSEN
"Harus dilacak hingga jelas," kata Yona, Rabu (14/1/2026).
Anggota Fraksi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan upaya jemput bola terhadap warga yang terdata tapi tidak ditemukan.
Harus melibatkan secara aktif perangkat kewilayahan mulai dari RT dan RW.
"Kalau ini dilibatkan secara aktif, saya yakin data DTSEN bisa lebih cepat dan lebih akurat,” katanya usai rapat bersama Dispenduk Capil di kantor DPRD Surabaya.
Saat ini, Kota Surabaya jadi pilot project nasional progam DTSEN.
DPRD mengpresiasi atas kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai surveyor dalam pelaksanaan Program DTSEN Pemerintah Kota Surabaya ini.
Diakui pendataan DTSEN merupakan pekerjaan yang tidak ringan dan membutuhkan ketelitian tinggi.
Namun hingga tahap final, masih terdapat 239.277 KK masuk dalam kategori tidak ditemukan.
Kondisi ini bukan karena kelalaian petugas, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat perkotaan yang dinamis.
Sudah dikunkungk dia kali oleh surveyor, tetapi tidak dapat ditemui di alamat sesuai data.
Selain itu, ada juga warga yang sudah pindah atau bermigrasi ke kecamatan lain di Surabaya maupun ke luar Surabaya.
Cak Yebe menegaskan bahwa Program DTSEN Pemkot Surabaya memiliki posisi strategis di tingkat nasional.
Pasalnya, Surabaya ditunjuk sebagai pilot project nasional dalam pendataan sosial ekonomi terpadu.
Pemkot Surabaya juga telah menjalin kerja sama resmi melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional.
Program tersebut juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur.
Diminta pendataan DTSEN dilakukan secara serentak di 37 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan Surabaya sebagai daerah percontohan dan starter.
Ketua Komisi meminta ratusan KK yang belum terverifikasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ia menekankan perlunya intervensi lintas sektor agar pendataan bisa segera dituntaskan.
Penyelesaian data itu harus melibatkan semua pihak, termasuk DPRD.
Dia mengingatkan, jangan sampai kabupaten atau kota lain justru bisa menyelesaikan pendataannya lebih cepat daripada Surabaya.
Jika surveyor sepenuhnya masih mengandalkan ASN di lapangan tidak ada salahnya dievaluasi.
Harus ada diskresi atau fleksibilitas metode, terutama untuk warga yang bermukim di wilayah pemukiman premium dan kawasan spesifik. Perumahan elit dan apartemen.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan REI Surabaya agar mendorong anggotanya yang notabene para pengembang dan pengelola perumahan dan juga apartemen di Surabaya untuk memfasilitasi tim surveyor dalam melakukan pendataan warganya.
Pendekatan survei di kawasan perumahan menengah ke atas maupun apartemen tidak bisa disamakan dengan pemukiman padat penduduk.
“Karakteristik warganya berbeda. Aksesnya terbatas, sistem keamanannya ketat, sehingga butuh metode dan pendekatan khusus,” kata Yona.
