Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah
TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Ronald H Sinaga, mengungkapkan adanya kesenjangan (gap) yang sangat lebar antara perencanaan awal (Feasibility Study/FS) dengan realisasi operasional Bandara Kertajati saat ini.
Menurutnya, kondisi bisnis bandara saat ini jauh meleset dari target yang disusun dalam cetak biru awal pembangunan.
"Memang telah terjadi disparitas atau selisih. Diferensiasi antara yang direncanakan di awal dan realisasi secara bisnis sangat terlihat," ujar Ronald, saat ditemui di Jalan Windu No 26, Lengkong, Kota Bandung, Rabu (14/12/2025).
Secara bisnis, Ronald merinci bahwa dalam perencanaan awal, BIJB ditargetkan melayani delapan maskapai besar, termasuk Garuda Indonesia, Singapore Airlines, hingga Lion Group. Namun, realitas di lapangan berkata lain.
"Kenyataannya yang terbang itu cuma ada 5; Super Air Jet, Citilink, Malaysia Airlines, AirAsia, dan Scoot. Dulu memang sempat terbang semua, tapi sekarang sisa Scoot saja," ujarnya.
Sektor kargo pun mengalami nasib serupa. Dari target kapasitas gudang 25.000 ton per tahun yang seharusnya dimulai 2019, realisasinya baru berjalan pada 2023 dengan volume hanya 542 ton.
"Itu hanya sekitar 2,1 persen dari rencana awal," tambahnya.
Ronald menuturkan, optimisme penerbangan haji dan umrah yang dicanangkan mulai 2018 juga meleset. Penerbangan haji baru terealisasi pada 2023.
Sementara untuk umrah, Ronald mengaku pihaknya tengah berjuang keras melakukan uji coba pasar.
"Umrah baru mau kita coba tahun ini. Kita ada proyek penerbangan tanggal 6 Februari nanti. Tapi sampai sekarang baru dapat 100 penumpang,," kata Ronald.
Disparitas juga terjadi pada aspek infrastruktur penunjang. Ronald menyoroti keterlambatan akses Tol Cisumdawu yang baru beroperasi penuh Juli 2023, padahal targetnya 2020.
Selain itu, kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang beroperasi Oktober 2023 menjadi variabel yang tidak pernah diasumsikan dalam perencanaan awal.
"Kereta Cepat awalnya tak ada dalam hitungan. Tiba-tiba ada tanggal 2 Oktober 2023," katanya.
Selain itu, ia meluruskan persepsi publik mengenai operator bandara. Ronald menegaskan bahwa BIJB bukan operator langsung karena terkendala izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU).
"Dulu kita pikir 2016 kita bisa kelola sendiri. Kenyataannya kita enggak diizinkan dan harus KSO (Kerja Sama Operasi) dengan Angkasa Pura. Jadi jangan salah, operator Bandara Kertajati itu Angkasa Pura, bukan kami," kata dia.
Disinggung soal permodalan, rencana awal yang menargetkan komposisi saham 75 persen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan partner strategis maksimal 25 persen.
Realisasinya, kata Ronald, Pemprov Jabar memegang hingga 75 persen saham, PT Angkasa Pura 2, PT Jasa Sarana, KKPS hingga 21,48 persen dengan portepel Rp 109 miliar.
Saat ini, komposisi pendanaan proyek 28,6 persen equity (kepemilikan bersih) dan 71,4 persen loan (pinjaman). Kondisi ini berbanding terbalik dengan perencanaan awal yang mencanangkan 70 persen equity dan 30 persen loan.
"Nyatanya utangnya lebih banyak. Kita bangun bandara ini ngutang ke sindikasi bank syariah, termasuk Bank Jateng Syariah dan BJB. Jadi ini banyak sekali disparitasnya," jelas Ronald.
Dikatakan Ronald, terlebih kondisi ekonomi yang tertekan tidak terjadi secara tiba-tiba.
“Ini bukan hanya satu faktor, tapi akumulasi dari berbagai tekanan, mulai dari efisiensi anggaran hingga berkurangnya jumlah pesawat,” ujarnya.
Ronald menambahkan, dalam melihat kondisi BIJB Kertajati secara utuh (holistik), bukan sepotong-sepotong, mengingat banyaknya faktor eksternal seperti efisiensi anggaran maskapai dan kondisi ekonomi yang memengaruhi kinerja bandara.
"Melihat Bandara Kertajati itu harusnya holistik. Harus utuh, enggak boleh sepotong-sepotong," katanya.
Baca juga: Nasib BIJB Kertajati Majalengka, Pemprov Jabar Ingin Tukar Guling Saham dengan Bandara Husein
