BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Saat ini di Kabupaten Banjar masih ada tersisa 15 desa yang blank spot atau daerah tidak ada sinyal selular.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya mengentaskan wilayah tanpa sinyal seluler atau blank spot demi pemerataan layanan digital. 

Upaya ini dimatangkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Telekomunikasi yang digelar di Hotel Aeris Banjarbaru, belum lama tadi.

​Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, yang hadir membuka kegiatan menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan para camat untuk memetakan data riil di lapangan.

​"Hari ini kita berharap ada komunikasi dua arah, khususnya untuk memenuhi data-data daerah yang harus mendapatkan perhatian khusus untuk menghilangkan blank spot ini," ujar Yudi.

Menurut Yudi, urgensi penghapusan blank spot ini tidak lepas dari transformasi pelayanan publik yang kini mayoritas berbasis elektronik. Ia menyebut, rata-rata 50 hingga 90 persen layanan pemerintah saat ini sudah berbasis digital.

​"Kenapa blank spot ini harus kita diskusikan dan selesaikan? Karena ini akan mempengaruhi pelayanan dasar buat masyarakat kita. Semua lini pelayanan sekarang menggunakan digital, karena itu jaringan internet dan infrastruktur telekomunikasi harus kita penuhi," tegasnya.
​
​Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar, HM Aidil Basith, Kamis (15/1/2026) menjelaskan langkah ini merupakan tindak lanjut dari perintah Bupati Banjar untuk mencari solusi konkret melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

​Dalam rakor ini, Pemkab Banjar menggandeng PT Comtelindo untuk mencari format penyelesaian masalah jaringan di area terpencil, mengingat tidak semua penyedia layanan (provider) bersedia membangun Base Transceiver Station (BTS) di wilayah yang dinilai kurang menguntungkan secara bisnis.

​"Data kita mencatat sekitar 15 persen wilayah atau ada 15 desa yang masih blank spot. Hari ini kita panggil para camat untuk mencocokkan data real-nya, karena data sebelumnya adalah data beberapa bulan lalu. Kita perlu data sahih untuk kebijakan ke depan," jelas Basith.

​Basith juga mengungkapkan transparansi terkait penyelenggaraan acara tersebut. Ia menyebut kegiatan rakor ini didanai sepenuhnya oleh PT Comtelindo yang berbasis di Kalimantan Timur. Pihaknya menjajaki kerja sama ini setelah melihat keberhasilan kabupaten tetangga seperti Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kotabaru yang lebih dulu bermitra dengan perusahaan tersebut.

​"Kita mencari jalan apakah PT Comtelindo bisa memberikan sumbangan solusi bagi kita. Kalau memang menguntungkan bagi daerah, kenapa tidak kita lanjutkan kerjasamanya," urai Basith. (Banjarmasinpost.co.id/ Nurholis Huda)