TRIBUN-SULBAR.COM,PASANGKAYU-Wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Pasangkayu.
Amir, salah satu tokoh masyarakat Pasangkayu, mengaku kecewa jika Pilkada kembali dilaksanakan melalui DPRD.
Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan kemunduran dalam praktik demokrasi di Indonesia.
“Kalau Pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, itu jelas kemunduran demokrasi. Rakyat kehilangan hak untuk menentukan pemimpinnya sendiri,” ujar Amir saat ditemui, Kamis (15/1/2026).
Baca juga: Digaji Rp600 Ribu per Pekan Promosikan Judol, Pelayan Kafe Asal Mateng & Mahasiswi Ditangkap Polisi
Baca juga: Masuk Batas Usia Pensiun, 8 PPPK Paruh Waktu di Polman Terima Penghargaan dari Bupati
Ia menilai, meskipun DPRD merupakan wakil rakyat, namun dalam praktiknya tidak semua anggota DPRD benar-benar mewakili aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, penentuan kepala daerah melalui DPRD dikhawatirkan tidak mencerminkan kehendak rakyat.
“DPRD memang wakil rakyat, tapi kita tidak bisa menjamin semuanya benar-benar menyuarakan kepentingan masyarakat. Bisa saja yang diperjuangkan kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Selain itu, Amir juga menepis anggapan bahwa Pilkada melalui DPRD akan lebih hemat biaya.
Justru sebaliknya, ia menilai biaya politik bisa menjadi jauh lebih mahal dan tidak transparan.
“Kalau lewat DPRD, biaya bisa lebih besar. Bisa jadi serangan fajarnya lari ke DPRD,” ujarnya sambil tertawa.
Menurut Amir, praktik politik uang berpotensi semakin sulit diawasi jika Pilkada tidak melibatkan rakyat secara langsung. Ia juga menyinggung soal istilah “sedekah politik” yang kerap muncul dalam kontestasi Pilkada.
“Kalau urusan sedekah politik, seharusnya masyarakat juga bisa menikmati, bukan hanya segelintir orang,” ucapnya.
Amir berharap pemerintah dan pembuat kebijakan mempertimbangkan kembali rencana tersebut serta tetap menjaga hak politik masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya secara langsung.
“Pilkada langsung itu masih yang paling adil. Rakyat punya kedaulatan penuh untuk memilih pemimpinnya,” tutup Amir.(*)
Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com Taufan
