TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mengucurkan anggaran besar demi mengamankan pusat pelayanan infrastruktur dari ancaman bencana tahunan.
Berdasarkan data realisasi belanja, total nilai pembangunan gedung baru Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPR Perkim) Malinau menembus angka Rp34 miliar.
Akumulasi total belanja modal tersebut dibiayai dua tahun anggaran, yakni, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 dan APBD 2025 lalu.
Anggaran pembangunan terserap melalui beberapa paket pekerjaan konstruksi utama hingga penataan area luar gedung (landscape).
"Pembangunan gedung kantor DPUPR Perkim dengan total nilai Rp19.927.696.680 dan telah selesai pada tanggal 30 Desember 2024," ujar Kepala Dinas PUPR Perkim Malinau, Yosep Padanur, Kamis (15/1/2026).
Nilai aset tersebut bertambah signifikan pada pengerjaan fasilitas pendukung pagar dan halaman.
Pembangunan landscape tahap pertama menelan anggaran sebesar Rp4,9 miliar yang juga telah rampung pada akhir tahun lalu.
"Tahap kedua dengan nilai Rp9.128.991.500, ini masih berlanjut, masih dikerjakan di belakang," katanya saat peresmian.
Baca juga: Gedung Baru Dinas PUPR Perkim Malinau Diresmikan, Mulai Ukiran Khas Dayak hingga Coklat Kemerahan
Dibangun dengan spesifikasi gedung bertingkat. Desainnya menyerupai versi mini dari Kantor Bupati Malinau.
Pada bagian depan gedung, dilengkapi fasilitas parkir di kedua sisi dan lapangan upacara. Motif khas dayak menjadi ciri khas lokalitas arsitektur bernilai fantastis tersebut.
Bagian depan gedung dibangun menjorok keluar. Ruang pelayanan di Lantai 1 gedung, dengan model koridor dan aula pertemuan.
Sementara di Lantai 2, kantin, ruang Kepala Bidang hingga kepala dinas didesain saling berhadapan.
Ruang kepala dinas langsung menghadap tangga turun dan kantin dengan konsep outdoor.
Jika diakumulasikan, total investasi fisik untuk markas baru dinas teknis ini mencapai Rp34.029.070.180.
Bupati Malinau, Wempi W Mawa menyebut alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan sarana prasarana gedung kantor.
Dia mengakui, biaya yang dikeluarkan memang besar namun hal itu sebanding dengan upaya mitigasi bencana bagi aparatur sipil negara.
Pasalnya, kantor lama di Jalan Raja Pandita, Desa Malinau Hulu, letaknya berjarak sekira 70 meter dari pinggiran Sungai Sesayap dan kerap dikomplain sebagai gedung dinas langganan banjir.
"Dengan pembangunan gedung yang tadi kita sudah dengar, alokasi anggarannya pasti besar," katanya.
Baca juga: Tidak Ada Lagi Alasan Kebanjiran, Gedung Baru Dinas PUPR Perkim Malinau Dibangun di Perbukitan
Megahnya fasilitas ini disebut akan memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam merencanakan pembangunan daerah.
Dia mengingatkan agar nilai aset yang fantastis tersebut dibarengi dengan komitmen perawatan yang serius dari seluruh jajaran dinas.
(*)
Penulis : Mohammad Supri
