TRIBUNJAKARTA.COM - Politisi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menolak keras wacana pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.
Ia menilai, wacana tersebut bertentangan dengan semangat reformasi, demokrasi, serta prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.
"Sebagai Kader PDI Perjuangan, saya menegaskan penolakan terhadap Pilkada yang dipilih oleh DPRD.
Ini merupakan langkah mundur yang mencederai demokrasi dan mengkhianati semangat reformasi 1998,” tegas Kenneth, Kamis (15/1/2026).
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menekankan, Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak menentukan pemimpinnya sendiri.
Menurutnya, pemilihan langsung bukan hanya sekadar mekanisme elektoral, melainkan perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat.
"Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan hanya untuk segelintir elite politik saja.
Oleh karena itu, mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama saja dengan merampok hak politik rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut Kenneth menegaskan, PDI Perjuangan sejak awal selalu konsisten memperjuangkan demokrasi yang berkeadilan, partisipatif, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Setiap upaya yang berpotensi melemahkan demokrasi, termasuk pengurangan hak pilih rakyat, dipastikan akan ditolak.
"Jika alasan efisiensi, stabilitas, atau biaya dijadikan dalih, maka yang harus dibenahi adalah tata kelola dan integritas pemilunya, bukan malah mencabut hak dasar rakyat," tegas Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.
Potensi Konflik Kepentingan
Menurutnya, Pilkada melalui DPRD justru berpotensi membuka ruang politik transaksional, oligarki, serta konflik kepentingan yang semakin menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.
"Demokrasi tidak boleh disederhanakan menjadi kesepakatan elite. Demokrasi harus hidup dari partisipasi rakyat yang hakiki," ujar dia.
Kepala BAGUNA DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu pun mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, pegiat demokrasi, dan penyelenggara negara untuk bersama-sama mengawal supaya Pilkada di laksanakan secara langsung bukan melalui DPRD.
"PDI Perjuangan akan terus berdiri di garis depan menjaga demokrasi, menolak kemunduran politik, dan memastikan suara rakyat tetap menjadi penentu utama arah kepemimpinan bangsa.
Demokrasi adalah milik rakyat. Rakyat harus memilih pemimpinnya sendiri," tuturnya.
