TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) mulai meluncurkan fase kedua rencana penyelesaian konflik Gaza.
Gencatan senjata fase kedua mencakup pembahasan pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, serta pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina untuk mengelola Gaza pascaperang.
Sejumlah pemimpin Hamas dan perwakilan berbagai faksi Palestina saat ini berada di Kairo, Mesir, untuk mengikuti pembicaraan lanjutan terkait kesepakatan gencatan senjata Gaza yang dimediasi AS.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah situasi gencatan senjata yang masih rapuh dan kerap diwarnai pelanggaran oleh Israel, sementara kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk.
Ketidakpastian masih menyelimuti arah fase kedua kesepakatan ini, dikutip dari Al Jazeera, Kamis (15/1/2026).
Sejumlah isu utama yang belum memiliki kejelasan mencakup pelucutan senjata kelompok bersenjata Palestina, mekanisme penarikan pasukan Israel, proses rekonstruksi wilayah yang hancur, serta bentuk pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza setelah perang berakhir.
Penasihat kepala biro politik Hamas, Taher al-Nunu, mengatakan pembahasan di Kairo difokuskan pada pembukaan kembali penyeberangan Rafah, yang menjadi jalur vital bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Selain itu, diskusi juga menyoroti penyaluran bantuan yang saat ini tertahan di sisi perbatasan Mesir serta tuntutan penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza.
Al-Nunu menegaskan Hamas bekerja sama dengan mediator internasional untuk mencapai ketenangan dan memulihkan kehidupan normal warga Gaza.
Ia juga menuduh Israel berupaya menggagalkan gencatan senjata dengan tetap membatasi bantuan dan mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah strategis.
Sementara itu, media publik Israel Kan melaporkan bahwa para pejabat Israel memandang zona penyangga di Gaza timur sebagai wilayah strategis yang akan tetap berada di bawah kendali Israel.
Baca juga: Utusan Trump: Gencatan Senjata Tahap 2 Dimulai, Gaza Masuki Fase Demiliterisasi dan Rekonstruksi
Laporan tersebut menyebutkan bahwa hingga kini lebih dari 50 persen wilayah Jalur Gaza masih berada di bawah pendudukan militer Israel.
Dalam fase kedua rencana Gaza, Amerika Serikat juga mendorong pembentukan komite teknokrat Palestina yang akan mengelola pemerintahan sipil di Gaza.
Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan pentingnya menghubungkan lembaga-lembaga di Gaza dengan Otoritas Palestina di Tepi Barat berdasarkan prinsip satu sistem, satu hukum, dan satu otoritas yang sah.
Para mediator gencatan senjata, termasuk Mesir, Turki, dan Qatar, menyebut pembentukan komite teknokrat Palestina sebagai langkah penting untuk memperkuat stabilitas dan memperbaiki kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza.
Komite tersebut akan dipimpin oleh Ali Shaath dan bertugas menyediakan layanan publik bagi lebih dari dua juta warga Gaza.
Namun, komite ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait pendanaan, operasional, dan proses rekonstruksi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan biaya pembangunan kembali Gaza dapat melampaui puluhan miliar dolar AS dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.
Utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, mengatakan fase kedua ini menandai dimulainya proses demiliterisasi dan rekonstruksi penuh Gaza.
Meski demikian, laporan dari lapangan menunjukkan kondisi kemanusiaan belum mengalami perubahan signifikan.
Bantuan yang masuk masih jauh dari kebutuhan minimum, sementara sebagian besar warga Gaza tetap hidup mengungsi di tengah keterbatasan pangan, air bersih, dan tempat tinggal.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
