SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Anggota DPRD Sidoarjo punya hak untuk menyalurkan pokok pikiran (Pokir)-nya. Program yang dipilih biasanya merupakan aspirasi masyarakat yang didapat saat melakukan reses.
Selama ini kebanyakan aspirasi yang muncul berupa perbaikan jalan, saluran air, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya.
Aspirasi itu kemudian diusulkan dalam pembahasan APBD, lantas direalisasikan setelah melalui pembahasan bersama tim anggaran.
Baca juga: Ketua TP PKK Sidoarjo : Ibu Harus Bisa Menciptakan Keluarga Tangguh di Era Digital
Beberapa waktu belakangan, yang banyak menjadi sorotan di Sidoarjo adalah penggunaan pokir dewan untuk betonisasi jalan di Sidoarjo.
Itu dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono, dan Anggota DPR RI Tom Liwafa.
“Memang kebutuhan masyarakat di dapil (daerah pemilihan) saya itu. Sehingga sejak tahun kemarin saya pilih betonisasi jalan,” kata Warih.
Ada beberapa ruas jalan yang dibeton menggunakan dana pokir dari politisi Partai Golkar ini.
Di antanya Jl Anusapati di Sawotratap, Kecamatan Waru, Sidoarjo yag penjangnya mencapai 513 meter. Kemudian pembangunan jalan beton di Desa Tambak Sumur, Waru sepanjang 361 meter.
Ada juga betonisasi jalan Anggrek dan Jalan Tanjung di Waru sepanjang 200 meter. Serta peningkatan jalan aspal dan saluran di Jalan Desa Waru, Kecamatan Waru, Sidoarjo sepanjang 133 meter.
“Itu berjalan pada 2025 kemarin. Dan kami bersyukur, masyarakat juga senang dengan program peningkatan jalan ini. Makanya, tahun ini program tersebut kami lanjutkan,” ujar Warih.
Dia mengaku tidak hafal berapa ruas jalan yang bakal dibeton tahun 2026 menggunakan dana pokir darinya. Namun seingat dia, jumlahnya tidak jauh beda dengan tahun kemarin.
Masyarakat pun mengaku senang dengan betonisasi jalan itu. Kondisi ruas jalan yang kerap rusak, sekarang tidak lagi karena sudah dibeton.
Bahkan, apresiasi juga muncul dari Bupati Sidoarjo Subandi atas penggunaan dana pokir dewan untuk betonisasi jalan. Menurut Subandi, pemilihan program itu benar-benar dirasa manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Pemkab juga terus menjalankan program betonisasi jalan sejak beberapa tahun belakangan. Secara bertahap, sudah semakin banyak jalan beton di Sidoarjo. Dan Ketika ada pokir dewan juga dipakai untuk betonisasi, tentu program betonisasi akan lebih maksimal di Sidoarjo,” kata Bupati Subandi.
Selain dari DPRD Sidoarjo, program betonisasi jalan juga didapat dari anggota DPR RI.
Yakni jalan Lingkar Timur yang proyek betonisasinya didanai APBN berkat program dari Tom Liwafa dari PAN.
Sejak tahun kemarin, betonisasi di sana sudah berjalan. Dan akan berlanjut tahun ini.
Jika semua anggota dewan mengalokasikan pokirnya untuk betonisasi jalan tentu program betonisasi akan lebih cepat tuntas.
Di Sidoarjo ada 50 anggota dewan, jika setiap orang menyumbang 500 meter saja, berarti setiap tahun ada 25.000 meter jalan beton baru.
Dalam lima tahun bisa tembus 125.000 meter. Belum lagi puluhan kilometer betonisasi jalan yang setiap tahun juga selalu diprogramkan oleh Pemkab Sidoarjo.
Ditambah lagi ada DPRD Jatim yang juga dari dapil Sidoarjo. Kemudian ada beberapa Anggota DPR RI juga.
Tentu, dalam beberapa tahun ke depan, semua jalan di Sidoarjo sudah berubah jadi beton. Jika itu bisa terealisasi.
Kalangan pemerhati kebijakan publik di Sidoarjo juga mengapresiasi program betonisasi jalan dari pokir dewan.
Kasmuin, Direktur Center for Participatory Development (CePad) Indonesia, menyebut bahwa program itu cukup bagus dan mendapat apresiasi dari warga.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa pokir dewan harus benar-benar sesuai aspirasi rakyat, dan harus melalui prosedur serta mekanisme yang benar.
Mulai penjaringan aspirasi, pengalokasian anggaran, hingga realisasi program.
“Asalkan program itu benar-benar aspirasi rakyat, tentu hal yang bagus. Karena pokir itu adalah hak dewan yang didapat dari aspirasi konstituennya. Tapi jangan sampai, demi program tertuntu, malah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya,” kata Kasmuin.
Jangan sampai, lanjut dia, aspirasi masyarakat membutuhkan jalan tapi program dewan yang dijalankan justru program pelatihan.
Atau sebaliknya, daerah yang mayoritas jalannya sudah bagus, tapi program yang turun tetap saja perbaikan jalan. Itu jelas tidak bagus karena tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.
