SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Munculnya luapan cairan diduga minyak mentah dari kegiatan pengeboran sumur hingga kedalaman 105 meter di pekarangan rumah warga Desa Panyaksagan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan makin menegaskan Pulau Madura memang kaya akan sumber daya alam (SDA).
Cairan berwarna pekat yang terindikasi ada kandungan minyak mentah itu tengah diteliti pihak SKK Migas dengan menerjunkan Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO) menuju titik pengeboran sumur untuk mencari air bersih di pekarangan warga Desa Panyaksagan, Rabu (14/1/2026).
Bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, BPBD Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Bagian Ekonomi Setdakab Bangkalan, PHE WMO mengambil sampel cairan untuk diuji secara laboratorium yang hasilnya akan disampaikan dalam waktu 14 hari ke depan.
Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jatim XI Madura, Syafiuddin mengungkapkan, Pulau Madura termasuk Kabupaten Bangkalan mempunya SDA yang luar biasa seperti di Kecamatan Kokop, Kecamatan Geger, dan Kecamatan Konang mempunyai tiga lapisan mineral.
“Kita punya minyak dan gas, serta emas, bahkan ada uranium sebagai salah satu bahan campuran nuklir,” ungkap politisi asal Kabupaten Bangkalan itu, Jumat (16/1/2026).
Kendati demikian, lanjutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan angka ekonomi di Madura masih minus satu koma. Angka ekonomi di Madura mulai perlahan merangkak naik di tahun 2023 yang sudah mulai menyentuh angka 2.
“Jadi kita masih jauh di bawah rata-rata ekonomi nasional dan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang sudah bercokol di angka 5,” jelas Ketua DPC PKB Bangkalan itu.
Kekayaan alam terutama garam, minyak bumi, gas alam, hingga emas dan uranium sebagaimana disebutkan Syafiuddin memang belum mampu mengentas atau mendongkrak derajat ekonomi masyarakat di empat kabupaten.
Bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 periode Maret-September, angka kemiskinan di Pulau Madura masih di atas rata-rata kabupaten lain di Jawa Timur dengan Kabupaten Sampang di angka 20,83 persen, disusul Bangkalan 18,25 persen, Sumenep 17,78 persen, dan Pamekasan di angka 13,41 persen.
“Karena itu Madura ini harus dijaga, jangan sampai ada hal-hal negatif yang mencederai harapan dari sebagian besar masyarakat Madura secara umum. Khususnya masyarakat yang menginginkan peningkatan derajat ekonomi melalui terbukanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya di Pulau Madura,” tegas Syafiuddin.
Peristiwa meluapnya cairan berwarna pekat menyerupai minyak mentah di pekarangan Desa Panyaksagan, Kecamatan Klampis itu disebut Kepala BPBD Kabupaten Bangkalan, Moh Zainul Qomar merupakan peristiwa yang keempat sejak tahun 2019 di Kabupaten Bangkalan.
Kejadian pertama terjadi di Desa/Kecamatan Geger pada tahun 2019, kedua di Kecamatan Kokop pada tahun 2020, kejadian ketiga di Kecamatan Modung pada tahun 2025, dan kejadian terakhir di Kecamatan Klampis ini.
“Sekali lagi, Madura ini kaya SDA namun tingkat perekonomian kita masih jauh di bawah rata-rata ekonomi nasional dan ekonomi kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur,” tegas syafiuddin.
Madura khususnya Bangkalan telah lama digadang sebagai salah satu kawasan percepatan pertumbuhan ekonomi atau engine of growth, sebagaimana dituangkan Presiden Joko Widodo dalam Perpres 80 Tahun 2019. Kabupaten Bangkalan bahkan diplot sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 dalam konsep Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).
Menyambut itu, pengembangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bangkalan pun menetapkan akses Suramadu sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten. Itu dilakukan, mengingat padatnya kawasan-kawasan industri seperti Rungkut-Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
Bangkalan diproyeksikan sebagai satu-satunya kabupaten potensial untuk ‘pelarian’ pengembangan sektor industri Jawa Timur.
Tahun berganti tahun, kabar tentang perpres yang diteken Joko Widodo pada 20 November 2019 silam itu bak ditelan bumi. Padahal, terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya atas perpres itu sempat menjadi harapan masyarakat Madura untuk bekerja di kampung kelahiran.
Seiring berjalannya waktu, upaya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk menekan angka pengangguran di Madura kembali digelorakan melalui konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Sebuah pengembangan wilayah strategis di Indonesia yang memiliki batas wilayah tertentu untuk kegiatan ekonomi bernilai tinggi, didukung fasilitas fiskal dan nonfiskal dan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan ekonomi nasional.
Sebagai anggota legislatif dari Dapil Madura, Syafiuddin menegaskan bahwa saat ini dirinya sedang mendorong Pemerintah Pusat di bawah Presiden Prabowo untuk memberikan produk kebijakan strategis lain, terkait percepatan pembangunan Madura seperti dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang sedang stagnan.
“Dengan dibubarkannya BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu), kita tidak mempunyai anggaran yang banyak untuk percepatan ekonomi di Madura yang masih tertinggal dari daerah lain di Jawa Timur,” paparnya.
Untuk itu, Syafiuddin mengajak semua elemen masyarakat di empat kabupaten bahu membahu dalam konsep Song-osong Lombung untuk membangun ekonomi di Pulau Madura dengan memberikan kepastian keamanan dan politik kepada para investor.
“Susah kalau kondisinya masih terus menerus seperti ini. Kemarin Pak Menteri PU menelpon bahwa ada investor mau masuk, tapi ada kasus lagi dan mengejutkan. Karena memang investor itu bawa modal, bawa anggaran yang menginginkan kepastian hukum dan stabilitas keamanan,” pungkasnya.
