Tribunlampung.Co.Id, Lampung Timur - Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) mengungkap sejumlah kendala utama dalam menangani permasalahan konflik gajah dengan masyarakat sekitar yang berujung pada penutupan sementara Way Kambas untuk umum.
Rusaknya infrastruktur pembatas berupa kanal dan tanggul, keterbatasan Sumberdaya Manusia, ditambah cuaca ekstrem yang melanda wilayah Lampung Timur, menjadi kendala utama yang memaksa Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menutup total aktivitas wisata mulai Jumat (16/1/2026).
Wisata kebanggaan Lampung ini baru akan dibuka kembali jika penanganan konflik tuntas dan fasilitas pendukung telah dibenahi sesuai standar kementerian.
Kepala Balai TNWK, MHR Zaidi mengatakan, penutupan sementara ini dilakukan agar seluruh kekuatan personel dapat difokuskan pada penanganan konflik antara gajah liar dan manusia yang belakangan intensitasnya terus meningkat.
"Kendalanya adalah banyaknya kanal dan tanggul yang rusak sehingga perlu perbaikan segwra. Pasca atensi kemaren, bulan-bulan ini akan diperbaiki sesuai arahan dari kementerian," Kata Zaidi dikonfirmasi, Jumat (16/1/2026).
Selain itu, kondisi ini diperparah dengan faktor alam yang tidak menentu.
"Cuaca ekstrem berupa hujan angin membuat tim di lapangan sulit untuk melakukan blokade dan penanggulangan konflik," tambahnya.
Selain itu, kendala lain berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menambah alasan objek wisata kebanggan Lampung ini harus dikosongkan dari pengunjung.
Zaidi menuturkan, saat ini TNWK hanya memiliki sekitar 200 personel yang harus menjaga kawasan dengan total luas lebih dari 125 ribu hektare.
"Jumlah SDM di TNWK saat ini kurang lebih sekotar 200 orang dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 80:20, sedangkan kita punya 3 seksi dan 12 resort yang tidak boleh kosong dan harus ada petugas yang stanby," kata dia.
Ia pun mengungkapkan bahwa pihaknya juga mengerahkan petugas jaga malam pasca peristiwa konflik gajah yang menewaskan Kepala Desa Braja Asri, Lampung Timur pada penghujung 2025 lalu.
Buntut tewasnya kepala desa bernama Darusman tersebut lantas membuat ribuan warga desa penyangga melakukan unhuk rasa di Kantor Balai TNWK pada Selasa (13/1/2026) lalu.
Menurut Zaidi, balai TNWK sedikitnya mengerahkan 30 orang petugas setiap malam bekerjasama dengan pihak terkait untuk mencegah terjadinya konflik serupa terulang.
"Pasca tanggal 13 kemarin, kami maksimalkan petugas yang ada, dibantu oleh mitra seperti KHS ERU, Masyarakat Mitra Polhut (MMP), serta dukungan penuh dari TNI, Polri, dan masyarakat desa penyangga agar tidak ada kekosongan di pos-pos penjagaan," jelas Zaidi.
Terkait dampak kerugian yang dialami warga, Zaidi membawa kabar baik hasil audiensi antara masyarakat, pihak Balai serta Pemerintah daerah setempat.
Di mana, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyatakan kesiapannya untuk membantu proses ganti rugi tanaman warga yang rusak akibat amukan gajah liar.
Di level nasional, Kementerian Kehutanan juga tengah melakukan penelaahan regulasi terkait mekanisme ganti rugi tersebut.
"Hasil audiensi tanggal 13 kemarin, Pemerintah Daerah Lamtim akan bantu untuk ganti Rugi tanaman yang rusak akibat gajah liar keluar kawasan," kata dia.
"Kementerian kehutanan akan berupaya mendorong perbaikan kanal/ tanggul lewat komisi DPR RI dan kementerian PU ( lintas sektoral) dan menelaah regulasi ganti Rugi tanaman tetapi kemaren.
Disinggung terkait pembukaan kembali TNWK untuk umum, Zaidi mengungkapkan hal ini sangat bergantung pada situasi keamanan di lapangan.
Dia mengungkapkan, syarat utama yang harus dipenuhi, yakni penanganan konflik gajah dan manusia benar-benar teratasi, serta pembenahan fasilitas untuk wisatawan.
"Langkah yang dilakukan way kambas supaya bisa buka kembali, penanganan konflik gajah dengan manusia sudah bisa teratasi, pembenahan fasilitas wisata sesuai dengan arahan dari direktorat KSG dan Direktorat PJL kementerian Kehutanan, juga edaran dari dirjen KSDAE," jelasnya.
Lebih lanjut, Zaidi meminta masyarakat dapat memaklumi situasi ini demi keamanan dan keselamatan bersama.
"Fokus utama kami saat ini adalah keselamatan. Kami mohon masyarakat memahami kebijakan ini demi keamanan bersama dan perlindungan gajah Sumatera," kata Zaidi.
(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)
