TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan total korban mencapai 2.063 terjadi sepanjang tahun 2025.
Ironinya dari total kasus dilaporkan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif seperti sekolah justru mendominasi sektor aduan pelanggaran hak anak tertinggi.
"KPAI menemukan bahwa ayah kandung (9 persen) dan ibu kandung (8,2 persen) tercatat sebagai pelaku pelanggaran hak anak," kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra saat dikonfirmasi, Jumat (16/1/2026).
Posisi disusul pihak sekolah dan pelaku lainnya menjadi pelaku pelanggaran hak anak, padahal sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi tumbuh kembang anak-anak.
Hal yang perlu disorot adalah terdapat 66,3 persen kasus di mana identitas pelaku tidak disebutkan, ini menunjukkan lemahnya detail pelaporan, rendahnya keberanian untuk mengungkap pelaku.
"Berdasarkan jenis pelanggaran aduan tertinggi dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Mencerminkan rapuhnya sistem pengasuhan anak di tingkat keluarga," ujar Jasra.
Sepanjang 2025 KPAI juga mencatat pelanggaran berupa kekerasan fisik, atau psikis, kekerasan seksual, serta persoalan di lingkungan pendidikan masih mendominasi pengaduan masyarakat.
Tingginya akses anak terhadap teknologi digital yang tidak diimbangi literasi dan pengawasan yang memadai juga meningkatkan risiko pelanggaran hak anak di ruang digital.
"Meskipun jumlahnya lebih kecil, kejahatan digital terhadap anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan seiring meningkatnya akses ruang digital tanpa perlindungan memadai," tutur Jasra.
Baca juga: Beda dari Wali Kota Tangsel, KPAI Perkuat Pengakuan Keluarga soal Sebab Kematian Siswa Korban Bully
Baca juga: Libatkan KPAI hingga Apsifor, Polisi Segera Periksa Siswa Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta
Baca juga: KPAI Ingatkan Anak Harus Diedukasi agar Tak Jadi Korban Provokasi Demonstrasi
