SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Isu rencana pengangkatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Februari mendatang dinilai sebagai langkah positif untuk memperkuat layanan gizi masyarakat. 

Meski dianggap mampu memberikan kepastian karier bagi para tenaga ahli gizi, kebijakan ini diharapkan tetap memiliki kualifikasi dan mekanisme pengangkatan yang jelas guna menghindari potensi polemik dan ketidakadilan bagi tenaga honorer lainnya. 

Dinda, seorang ahli gizi di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gandus, mengatakan, wacana pengangkatan petugas SPPG, termasuk ahli gizi, menjadi PPPK merupakan langkah yang cukup positif. 

“Kalau dilihat dari sisi pelayanan, tentu ini bisa meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan gizi. Bagi tenaga gizi sendiri, kepastian status kerja juga penting,” kata Dinda, Jumat (16/1/2026) 

Baca juga: Rencana Pengangkatan Petugas SPPG Jadi PPPK Tuai Protes, Honorer di Palembang Tuntut Keadilan

Meski demikian, Dinda menekankan bahwa kebijakan tersebut tetap perlu dikaji secara matang. Ia menilai pemerintah perlu memperjelas kualifikasi, kriteria tenaga yang berhak diangkat, serta mekanisme pengangkatan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun ketidakadilan bagi tenaga honorer lain yang telah lama mengabdi.

“Harus ada kejelasan soal syarat, siapa saja yang memenuhi kualifikasi, dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai menimbulkan polemik baru,” kata alumni D4 Gizi Poltekkes Palembang.