SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Para kepala desa di Tulungagung pasrah dengan pemotongan Dana Desa (DD) tahun 2026 yang dilakukan pemerintah pusat.
Dampaknya, alokasi DD terbesar hanya mencapai Rp 373.456.000, padahal pada 2025 banyak desa menerima DD di atas Rp 1 miliar. Dari DD sebesar total Rp 240 miliar di tahun 2025, turun tersisa Rp 86 miliar atau 36,06 persen.
“Pemangkasan DD ini kan sudah ditentukan dari pusat. Kita mengikuti saja yang sudah diputuskan,” ujar Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Juni, Jumat (16/1/2026).
Kalau dirunut, sebenarnya pengurangan DD ini dampak dari program Koperasi Merah Putih (KMP). Alokasi DD dipotong selama 6 tahun untuk pembiayaan KMP.
Juni mengaku, pihak desa hanya berharap pada Alokasi Dana Desa (ADD) yang diambil dari persentase APBD Kabupaten Tulungagung. “Pemotongan DD ini pasti berdampak. Rencana pembangunan yang sudah dimusyawarahkan pasti terganggu,” sambung Juni.
Juni menegaskan, jika boleh memilih para kades tentu tidak perlu ada KMP. Namun karena sudah menjadi program pemerintah pusat, apalagi berlaku di seluruh Indonesia, maka pada kades wajib menyukseskan KMP.
Yang jadi masalah saat ini, banyak pemerintah desa tidak punya lahan strategis untuk gerai KMP. “Lahan yang ada statusnya LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan). Belum aman (dari sisi hukum) untuk digunakan,” tegas Juni.
Juni mengaku, sebagai kepala desa harus pandai-pandai menjelaskan kepada warga terkait pembangunan fisik yang terhambat.
Menurutnya, karena ini program pemerintah pusat maka wajib dilaksanakan. PKDI hanya berharap nantinya ada sumber pendanaan lain di desa.
Suad Bagiyo, Kepala Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, mengatakan DD yang diterima tahun 2026 sebesar Rp 280 juta, turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 800 juta.
Selain dipotong besar-besaran, DD yang ada juga sudah diplot penggunaannya dalam 8 kategori. Dengan DD yang terbatas, pihaknya banyak melakukan pemotongan pembiayaan kegiatan masyarakat.
“Alokasi untuk BUMDes saja kami kosongi, lebih baik dialokasikan untuk yang lain,” ungkap Suad.
Suad menambahkan, jika tahun sebelumnya mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD untuk 22 orang, tahun ini hanya 6 orang secara bergilir.
Penerima akan bergantian, karena warga yang membutuhkan banyak sementara alokasi anggaran terbatas.
Misalnya karang taruna yang sebelumnya mendapat alokasi Rp 25 juta, kini menjadi Rp 10 juta. Forum Anak Desa sebelumnya mendapat alokasi Rp 10 juta, kini tersisa Rp 2 juta.
Kemudian alokasi kegiatan Posyandu, seperti Posyandu Balita dan lansia juga berkurang dari Rp 90 juta menjadi Rp 65 juta.
“Kades memang harus keluar mencari alternatif pembiayaan lain. Kalau diam saja, sulit melakukan pembangunan,” katanya. ******
