TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Warga RT 45/RW 08, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta kini bisa bernapas lega.
Talud sungai di bantaran Sungai Gajah Wong yang sempat jebol akibat banjir dua tahun lalu akhirnya diperbaiki dan mulai memberikan rasa aman bagi permukiman warga.
Talud yang berada tepat di belakang rumah warga itu sebelumnya rusak parah setelah tergerus arus Sungai Gajah Wong saat hujan deras pada 2024.
Kerusakan tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi warga lanjut usia dan janda yang tinggal di kawasan rawan.
Sebagai ungkapan rasa syukur, warga menggelar acara syukuran pada Jumat (16/1/2026).
Acara ini dihadiri Wakil Ketua DPRD DIY dari Partai Gerindra Budi Waljiman, Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi Gerindra Marwoto Hadi, serta perangkat kelurahan dan kemantren setempat.
Perwakilan warga RT 45/RW 08, Rudi Susanto, menceritakan peristiwa awal robohnya talud terjadi pada November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
“Talud di belakang rumah warga tiba-tiba roboh. Waktu itu kami langsung kerja bakti agar kerusakan tidak meluas, lalu menghubungi dinas terkait,” ujarnya.
Upaya warga tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan pembangunan talud pada Juni 2025 menggunakan anggaran sekitar Rp700 juta untuk panjang kurang lebih 190 meter.
Pekerjaan tersebut rampung pada Desember 2025, meski baru mencakup sekitar 60 persen dari kebutuhan keseluruhan.
“Alhamdulillah sudah tertangani, meskipun belum 100 persen. Harapan kami bisa dilanjutkan tahun 2026 sampai tuntas, karena masih ada enam rumah yang talud di belakangnya sudah keropos dan membahayakan,” kata Rudi.
Menurutnya, sebagian besar warga yang terdampak merupakan lansia dan janda yang tidak mampu memperbaiki talud secara mandiri. Karena itu, peran pemerintah dan pengawalan dari wakil rakyat menjadi sangat penting.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di tingkat kampung tidak lepas dari keputusan politik dan keberpihakan anggaran.
“Pembangunan seperti ini adalah hasil keputusan politik. Anggarannya ada, tinggal bagaimana keberpihakan dan fokusnya. Ini yang terus kami kawal,” ujar Budi.
Ia menepis anggapan bahwa pembangunan di Kota Yogyakarta terhambat karena keterbatasan anggaran.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada skala prioritas dan keberanian mengambil keputusan politik.
“Kelurahan Pandeyan misalnya hanya mendapat alokasi sekitar Rp600 juta. Cukup atau tidak, itu keputusan politik. Maka ke depan, pembangunan harus terus kita dorong bersama agar berkelanjutan,” tegasnya.
Budi Waljiman menambahkan, sinergi antara DPRD DIY dan Kota Yogyakarta menjadi kunci dalam mengawal aspirasi warga.
Ia bersama Marwoto Hadi berkomitmen fokus membantu pembangunan di wilayah DIY, termasuk Kota Yogyakarta.
“Contohnya penanganan sampah. Saya sudah menganggarkan untuk penanganan sampah di 45 kelurahan dan itu sudah disetujui. Ini bukti bahwa aspirasi warga benar-benar kami perjuangkan,” katanya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Marwoto Hadi.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat agar persoalan di tingkat bawah bisa terserap dan ditindaklanjuti.
“Fungsi Dewan tidak lepas dari komunikasi timbal balik dengan masyarakat. Tidak mungkin satu anggota dewan mengetahui semua persoalan tanpa keterlibatan warga,” ujarnya.
Menurut Marwoto, forum-forum seperti syukuran dan kegiatan Sambung Rasa menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi secara langsung.
“Lewat kegiatan seperti ini, warga bisa menyampaikan langsung kebutuhannya. Harapannya, semangat membangun kampung bisa dilakukan bersama-sama,” katanya.
Sementara itu, warga lain, Etik Kurniarti, mengaku sangat lega setelah talud di belakang rumahnya diperbaiki.
“Senang sekali, kemarin bingung harus bagaimana karena talud yang jebol persis di belakang rumah saya. Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih aman,” ucapnya.
Usai acara syukuran, kegiatan dilanjutkan dengan Sambung Rasa, di mana warga menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan lingkungan secara langsung kepada Budi Waljiman dan Marwoto Hadi, sebagai bagian dari komitmen dewan dalam mengawal program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. (*)
