TRIBUNNEWS.COM - Gedung Putih mengumumkan nama-nama anggota Dewan Perdamaian yang akan mengawasi pemerintahan sementara Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) di Jalur Gaza.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menjadi ketua Dewan Perdamaian Gaza, badan tingkat strategis dan pengarah utama untuk mengawasi rencana perdamaian dan pemulihan Jalur Gaza.
Sementara pejabat AS, Eropa, dan negara-negara Arab akan menjadi anggota Dewan Eksekutif pendiri dan Dewan Eksekutif Gaza, yang keduanya menjadi bagian dari Dewan Perdamaian Gaza.
"Nama-nama yang termasuk di dalamnya antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan menantu Trump, Jared Kushner," kata Gedung Putih dalam pernyataannya, Sabtu (17/1/2026).
Anggota eksekutif Dewan Perdamaian Gaza juga termasuk miliarder Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan penasihat Trump, Robert Gabriel.
Anggota lainnya, Nickolay Mladenov, yang merupakan mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, akan berperan sebagai Perwakilan Tinggi di Gaza.
Nantinya, Nickolay Mladenov akan menjadi penghubung utama antara dewan, komunitas internasional, dan otoritas administratif Palestina di Jalur Gaza, dikutip dari The White House.
Terkait keamanan, Trump menunjuk Jenderal Jasper Jeffers untuk memimpin Pasukan Stabilisasi Internasional untuk menjaga keamanan dan mendukung demiliterisasi serta bantuan kemanusiaan.
Di luar Dewan Eksekutif Pendiri, Trump sebagai ketua Dewan Perdamaian Gaza akan dibantu oleh dua penasihat senior, yaitu Aryeh Lightstone dan Josh Gruenbaum.
Aryeh Lightstone merupakan diplomat senior pada masa jabatan pertama Trump, mantan Utusan Khusus AS untuk Normalisasi Ekonomi negara Arab dan Israel dalam Abraham Accords, serta pernah bertugas di Departemen Luar Negeri AS.
Sementara Josh Gruenbaum merupakan pejabat senior kebijakan luar negeri AS, mantan pejabat pada masa jabatan pertama Trump, dan berpengalaman dalam strategi Timur Tengah serta kemitraan regional.
Baca juga: Tugas dan Wewenang Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Klaim Ubah Arah Masa Depan Palestina
Dewan Perdamaian Gaza akan mewadahi Dewan Eksekutif Pendiri, Dewan Eksekutif Gaza, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), dan lainnya.
Seluruh anggota eksekutif Dewan Perdamaian akan berperan sebagai pengarah strategis dan pengawas internasional, bukan pemerintahan langsung.
Anggota Dewan Eksekutif ini akan mengoordinasikan rekonstruksi, pendanaan, dan akuntabilitas untuk masa depan Jalur Gaza.
Secara langsung, pemerintahan sementara di Gaza akan dijalankan oleh NCAG yang dipimpin oleh teknokrat Palestina Dr. Ali Sha’ath.
NCAG bertugas memulihkan layanan publik, menata kembali lembaga sipil, dan menyiapkan fondasi pemerintahan Gaza yang mandiri.
Sebelumnya, Amerika Serikat mengumumkan dimulainya fase kedua rencana perdamaian Gaza dengan membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang akan mengelola pemerintahan sipil sehari-hari di Gaza.
NCAG akan didukung oleh Dewan Eksekutif Gaza yang bertugas membantu tata kelola yang efektif dan penyediaan layanan terbaik yang memajukan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi rakyat Gaza.
Sebelumnya Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, mencapai gencatan senjata pada 10 Oktober 2025.
Kesepakatan itu tercapai melalui negosiasi tidak langsung yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, AS, dan Turki di Mesir, dengan proposal yang diajukan oleh Trump.
AS menyatakan fase satu gencatan senjata segera selesai dan menyiapkan fase kedua gencatan senjata.
Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza, menyusul serangan Hamas yang membobol pertahanan pendudukan Israel di perbatasan Gaza pada 7 Oktober 2023.
Serangan Israel hampir meratakan seluruh wilayah di Jalur Gaza, serta membunuh 71.424 jiwa, dan melukai 171.324 lainnya, menurut data per 13 Januari 2026, lapor WAFA Palestina.
Meski ada gencatan senjata, Israel menuduh Hamas dan kelompok perlawanan lainnya menargetkan tentara Israel di batas penarikan militernya, dan menjadi dalih serangan terhadap warga Palestina.
Sementara AS membela sekutunya, Israel, dan menyerukan kepada kedua pihak untuk mematuhi komitmen bersama.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)