TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai bergabungnya mantan anggota Brimob Polda Aceh Bripda Muhammad Rio menjadi tentara bayaran Rusia menjadi alarm keras adanya celah dalam sistem kontra-intelijen nasional.

Khairul Fahmi menilai terlibatnya Bripda Rio dalam konflik Rusia-Ukraina menunjukkan kegagalan deteksi dini terhadap personel bersenjata yang masuk kategori berisiko tinggi direkrut pihak asing.

“Kasus Bripda MR (Bripda Rio) tidak tepat dibaca sebagai penyimpangan personal semata. Dalam perspektif kontra-intelijen, ini adalah indikator counter intelligence failure, kegagalan negara mendeteksi ancaman dari dalam,” ujar Khairul dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (17/1/2026).

Menurutnya, keterlibatan Bripda Rio di kawasan Donbass, Ukraina, membuka fakta bahwa pengamanan internal aparat keamanan masih menyisakan blind spot, khususnya terhadap personel yang tengah atau pernah bermasalah secara internal.

Khairul mengingatkan, kasus ini memiliki kemiripan dengan peristiwa sebelumnya yang melibatkan eks prajurit Marinir Satria Arta.

Baca juga: Pimpinan Komisi I DPR Soroti Brimob Aceh jadi Tentara Bayaran di Rusia: Berpotensi Ganggu Diplomasi

Ia menilai, kedua kasus tersebut berpotensi hanya puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar.

“Ini bukan anomali. Bisa jadi ini gejala permukaan dari masalah struktural yang lebih dalam. Sangat mungkin ada jaringan senyap yang bekerja sistematis merekrut, memfasilitasi, dan menyalurkan personel terlatih Indonesia ke konflik asing tanpa terdeteksi,” katanya.

Dalam doktrin kontra-intelijen modern, individu yang mengalami demosi, sanksi etik, tekanan ekonomi, atau krisis identitas dikategorikan sebagai high-risk recruitable individuals.

Bripda Rio sendiri diketahui sempat mengalami penurunan status akibat pelanggaran kode etik.

Baca juga: Kronologi Anggota Brimob Aceh Jadi Tentara Bayaran di Rusia, Bripda Muhammad Rio Pernah Disidang

“Fase pasca-sanksi adalah fase paling rawan. Loyalitas melemah, tetapi keterampilan tempur masih utuh. Ini seharusnya menjadi wilayah kerja kontra-intelijen, bukan sekadar urusan kepegawaian,” ujar Khairul.

Ia mencontohkan praktik di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Prancis, yang menerapkan pengawasan berkelanjutan terhadap personel bermasalah melalui skema continuous evaluation. 

Tujuannya untuk mencegah infiltrasi dan rekrutmen asing terhadap aset militer negara.

Terkait mekanisme perekrutan, Khairul menduga kuat adanya peran perantara domestik yang bekerja secara senyap.

Para perantara ini, menurutnya, berfungsi sebagai cut-out untuk memutus jejak langsung antara aktor konflik asing dan target rekrutmen di dalam negeri.

“Jalur perjalanan Jakarta–Shanghai–Rusia yang ditempuh MR mencerminkan pola low signature. Rute ini dirancang untuk menghindari alarm intelijen dan imigrasi,” jelasnya.

Tak Sekadar Faktor Ekonomi

Dia menambahkan, faktor ekonomi bukan satu-satunya pemicu.

Operasi psikologis berbasis eksploitasi rasa ketidakadilan, krisis identitas, dan kebutuhan pengakuan juga kerap menjadi senjata efektif.

“Personel yang merasa ‘dibuang’ institusi mudah diyakinkan bahwa negara telah lebih dulu mengkhianati mereka. Romantisasi perang dan narasi profesional militer global digunakan untuk menggerus loyalitas,” kata dia

Khairul menegaskan, perdebatan soal privasi tidak bisa dipisahkan dari konteks aparat bersenjata.

Menurutnya, personel yang memegang senjata dan pengetahuan taktis adalah aset strategis negara.

“Privasi tidak bisa dipahami secara absolut. Pengawasan terhadap personel berisiko tinggi adalah fungsi proteksi negara, sepanjang dilakukan secara proporsional dan berbasis hukum,” kata Khairul.

Menurutnya, di tengah konflik global dan maraknya Private Military Company (PMC), pendekatan pengamanan internal yang bersifat administratif dan reaktif sudah tidak memadai.

Negara, kata dia, perlu segera beralih ke postur kontra-intelijen yang proaktif.

“Jika celah ini terus dibiarkan, Indonesia bukan hanya kehilangan personel, tetapi juga kehilangan kendali atas ekspor kekerasan terlatih ke medan konflik global,” ujar Khairul.

Kronologi Bripda Rio Gabung Tentara Rusia

Anggota Brimob Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia.

Bripda Rio disebut kini berada di wilayah Donbass, kawasan yang dikenal sebagai salah satu daerah konflik antara Rusia dan Ukraina.

Berikut kronologi Bripda Rio gabung tentara Rusia:

• 14 Mei 2025 dijatuhi sanksi mutasi demosi selama dua tahun akibat melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa  perselingkuhan hingga menikah siri.
• Sejak 8 Desember 2025, Bripda Rio tidak masuk kantor untuk melaksanakan dinas tanpa keterangan yang jelas.
• 24 Desember 2025 Polda Aceh melayangkan surat panggilan terhadap Bripda Rio, tetapi tak kunjung datang. Polda Aceh pun melakukan pencarian ke rumah Bripda Rio, tapi yang bersangkutan tidak ada.
• 6 Januari 2026, Polda Aceh kembali memberikan surat panggilan kedua kepada Bripda Rio.
• 7 Januari 2026, Bripda Rio mengirimkan pesan WhatsApp kepada anggota Provos Sat Brimob Polda Aceh, Kasi Yanma, serta PS Kasubbagrenmin.
  
  Adapun isinya yakni informasi yang disertai foto dan video yang menunjukkan bahwa Bripda Rio telah bergabung dengan divisi tentara bayaran Rusia.
  
  Dalam informasi itu, Bripda Rio menyertakan gambar proses pendaftaran hingga nominal gaji yang diterima dalam mata uang rubel yang dikonversi ke rupiah.
• 9 Januari 2026, berdasarkan sidang Komisi Kode Etik Polri Bripda Rio dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH.
• Hasil penelusuran Polda Aceh Bripda meninggal tanah air pada 18 Desember 2025 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Pudong, Shanghai (PVG). Pada 19 Desember 2025 Bripda Rio melanjutkan penerbangan dari Shanghai menuju Bandara Internasional Haikou Meilan.