TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta menyoroti perubahan arah pembangunan industri di Ibu Kota yang tidak lagi bertumpu pada sektor manufaktur berbasis pabrik.
Hal tersebut disampaikan Fraksi Demokrat–Perindo dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046.
Ketua Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan mengatakan, RPIP merupakan dokumen strategis yang akan menentukan arah pembangunan industri dan ekonomi Jakarta selama 20 tahun ke depan.
“RPIP ini merupakan turunan dari RPJPD 2025–2045 yang menetapkan Jakarta sebagai kota global,” kata Ali di DPRD DKI Jakarta, Senin (19/1/2026).
Menurut Ali, arah pembangunan industri Jakarta ke depan tidak lagi difokuskan pada industri manufaktur berbasis produksi massal.
“Jakarta tidak lagi diarahkan sebagai wilayah industri manufaktur berbasis produksi massal, melainkan sebagai pusat industri bernilai tambah, seperti teknologi, jasa industri, pengelolaan usaha, dan penguasaan pasar,” katanya.
Dalam lampiran RPIP, kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta diproyeksikan turun dari 9,7 persen pada 2025 menjadi 6,8 persen pada 2046.
Namun, di sisi lain, jumlah tenaga kerja industri justru ditargetkan melonjak dari sekitar 503 ribu orang menjadi lebih dari 1,8 juta orang.
Nilai investasi industri juga diproyeksikan meningkat drastis, dari sekitar Rp3,3 triliun menjadi lebih dari Rp240 triliun.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menilai, proyeksi tersebut menunjukkan adanya perubahan struktur industri Jakarta, dari aktivitas produksi fisik menuju fungsi perencanaan, pengelolaan, teknologi, dan jasa pendukung.
“Jakarta diarahkan sebagai pusat pengendalian dan manajemen industri, bukan lokasi produksi massal,” jelasnya.
Meski demikian, Ali mengingatkan agar perubahan arah tersebut diiringi kebijakan yang jelas dan dapat dijalankan.
Ia menilai, lonjakan investasi dan penyerapan tenaga kerja tidak akan berdampak signifikan tanpa kebijakan yang memastikan terciptanya nilai tambah bagi warga Jakarta.
Salah satu catatan utama Fraksi Demokrat–Perindo adalah kesiapan tenaga kerja lokal.
Ali menegaskan, peningkatan jumlah tenaga kerja industri tidak boleh hanya dipandang sebagai target kuantitatif.
“Pertanyaan pentingnya, jenis pekerjaan apa yang akan tumbuh dan apakah warga Jakarta mampu mengisinya,” ungkap Ali.
Ia mengingatkan, industri berbasis teknologi, rekayasa, desain, dan digitalisasi membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi.
Tanpa penguatan pendidikan dan vokasi, peluang kerja dari investasi besar berpotensi justru diisi oleh tenaga kerja dari luar Jakarta.
Selain itu, Fraksi Demokrat–Perindo juga menyoroti arah investasi industri yang nilainya ditargetkan melonjak hingga ratusan triliun rupiah.
Menurut Ali, investasi tersebut harus diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas.
“Seperti industri alat kesehatan, elektronika, energi ramah lingkungan, serta industri berbasis teknologi dan inovasi,” ujarnya.
Ali menegaskan, tanpa pengendalian arah yang jelas, investasi besar berisiko tidak mampu mengubah struktur ekonomi Jakarta secara signifikan.
Fraksi Demokrat–Perindo juga menekankan pentingnya konsistensi pengembangan wilayah dan klaster industri, keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai nilai industri, penerapan industri hijau, serta tata kelola dan pengawasan yang ketat.
“RPIP harus memberikan arah kebijakan yang tegas dan konsisten agar kebijakan industri, investasi, ketenagakerjaan, dan penataan ruang dapat berjalan seirama. Tanpa itu, RPIP berisiko hanya menjadi dokumen perencanaan tanpa dampak nyata,” pungkas Ali Muhammad Johan.
