TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Ketatnya ruang fiskal pemerintah daerah pada 2026 tak hanya menjadi tantangan bagi belanja publik, tetapi juga ujian bagi keberlanjutan ekonomi daerah.
Di tengah penyesuaian fiskal tersebut, PT Bank Sumut (Perseroda) tampil sebagai salah satu penyangga utama yang menjaga denyut ekonomi Sumatera Utara tetap bergerak.
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Sumut mengambil peran strategis dalam menjembatani kebijakan fiskal pemerintah daerah dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketika kemampuan belanja pemerintah menyempit, fungsi intermediasi perbankan menjadi krusial untuk memastikan likuiditas tetap terjaga dan sektor produktif tidak terhenti.
Komisaris Utama Bank Sumut, Firsal Mutyara, menegaskan bahwa penyesuaian fiskal merupakan kondisi yang tak terelakkan.
Namun, dampaknya dapat diredam melalui strategi keuangan yang tepat dan sinergi kuat antara bank daerah dan pemerintah.
“Yang terpenting bukan menghindari penyesuaian fiskal, tetapi memastikan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berlanjut. Bank Sumut hadir untuk menjembatani itu,” ujar Firsal, Senin (19/1).
Peran tersebut tercermin dari kinerja Bank Sumut sepanjang 2025 yang tetap solid di tengah tekanan fiskal.
Bank Sumut mencatatkan laba Rp755 miliar dengan total aset mencapai Rp48,6 triliun. Penyaluran kredit mencapai Rp32 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp38,6 triliun.
Direktur Keuangan Bank Sumut, Arieta Aryanti, menjelaskan bahwa pembiayaan difokuskan ke sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah, seperti UMKM, perdagangan, serta sektor pendukung layanan publik.
“Di saat belanja pemerintah mulai menyesuaikan, pembiayaan ke sektor produktif menjadi kunci agar usaha masyarakat tetap berjalan dan lapangan kerja terjaga,” kata Arieta.
Tak hanya melalui kredit, Bank Sumut juga memperkuat perannya lewat optimalisasi pengelolaan kas pemerintah daerah.
Layanan cash management membantu pemerintah kabupaten dan kota menjaga arus kas belanja publik agar layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas.
Digitalisasi layanan turut memperluas akses masyarakat terhadap perbankan, mulai dari transaksi harian hingga pembayaran pajak dan retribusi daerah, tanpa harus datang ke kantor cabang.
Di tengah peran strategis tersebut, penguatan tata kelola menjadi fondasi utama. Direktur Kepatuhan Bank Sumut, Eksir, menegaskan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas.
“Ketika tekanan ekonomi meningkat, tata kelola yang kuat menjadi benteng utama. Ini bentuk perlindungan bagi dana masyarakat dan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh pengisian jabatan direksi dan komisaris dilakukan sesuai ketentuan dengan mengedepankan profesionalisme, sehingga setiap kebijakan strategis bank dapat dipertanggungjawabkan.
(cr26/tribun-medan.com)
