TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong pengembangan layanan direct call pelayaran internasional dari daerah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem logistik kawasan timur Indonesia.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyatakan layanan direct call akan menjadi instrumen penting untuk memangkas waktu dan biaya pelayaran.
Khususnya ke negara tujuan ekspor utama seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Menurut Yulius, keberadaan direct call tidak hanya berdampak pada efisiensi logistik, tetapi memperkuat ekosistem perdagangan dan distribusi barang di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Ia menegaskan, jika layanan tersebut dapat berjalan secara reguler dan berkesinambungan.
Maka manfaatnya akan dirasakan oleh pelaku usaha hingga masyarakat secara luas.
Gubernur Yulius juga menilai direct call berpotensi menjadi magnet masuknya investasi baru ke kawasan timur Indonesia.
Seiring meningkatnya kepercayaan pasar global terhadap kesiapan infrastruktur daerah.
Terkait hal itu, Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Vecky Masinambow, memberikan tanggapannya, Senin (19/1/2026).
Ia memberi catatan penting terkait kesiapan daerah dalam merealisasikan layanan direct call tersebut.
Vecky menyebut, direct call hanya dimungkinkan jika daerah, khususnya Pelabuhan Internasional Bitung, mampu menjadi pusat konsolidasi komoditas dari Sulawesi Utara dan wilayah sekitarnya.
Menurutnya, jika hanya mengandalkan produksi lokal, kapasitas muatan belum memadai untuk memenuhi skala ekonomi yang dibutuhkan perusahaan pelayaran internasional.
“Direct call membutuhkan kapasitas yang besar dan berkelanjutan. Kapasitas itu juga harus dibarengi dengan kontinuitas pasokan,” ujar Vecky saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, kontinuitas menjadi faktor krusial agar perusahaan kapal barang memperoleh kepastian volume muatan dalam jangka panjang.
Selain itu, Vecky menekankan pentingnya kesiapan daerah untuk menerima produk dari negara tujuan ekspor sebagai bagian dari arus logistik dua arah.
“Kita juga harus siap menerima produk dari negara-negara tujuan ekspor kita, karena ini berkaitan dengan skala revenue yang memadai bagi perusahaan kapal barang,” katanya.
Ia menilai, tanpa arus barang masuk dan keluar yang seimbang, layanan direct call berisiko tidak berkelanjutan meski infrastruktur pelabuhan telah tersedia. (Pet)