POS-KUPANG.COM, KUPANG - Program Kredit Usaha Rakyat untuk Pekerja Migran Indonesia atau KUR Pekerja Migran resmi diluncurkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Peluncuran Program KUR Pekerja Migran dimulai dengan penandatanganan kerja sama antara Bank NTT dan PT Musubu oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
Adapun peluncuran program KUR Pekerja Migran itu dilakukan untuk memutus mata rantai rentenir dan mafia Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang selama ini membelit pekerja migran.
Skema pembiayaan ini menjadi terobosan baru karena dirancang khusus untuk kebutuhan pekerja migran, dengan bunga sangat rendah dan mekanisme pengembalian yang manusiawi.
Kredit tersebut diberikan untuk membiayai proses pendidikan, pelatihan, hingga keberangkatan, tanpa harus terjerat pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.
“Ini KUR yang berbeda. Ini KUR Khusus Pekerja Migran. Bunganya sangat murah dan bisa diuji. Dengan model ini, pekerja migran tidak perlu lagi pusing urusan biaya sebelum berangkat,” ujar Gubernur Melki Laka Lena, Senin (19/1/2026).
Bank NTT Dipercaya Kelola KUR PMI
Gubernur menjelaskan, kepercayaan pemerintah pusat kepada Bank NTT didasarkan pada kondisi bank yang dinilai sehat dan layak menyalurkan kredit khusus PMI.
Sementara PT Musubu dipilih karena dinilai legal, profesional, serta konsisten mempersiapkan pekerja migran sesuai aturan.
Penempatan tahap awal difokuskan ke Jepang, namun ke depan akan diperluas ke Australia dan negara lain.
Pemerintah Provinsi NTT juga menegaskan komitmennya untuk mengontrol ketat seluruh perusahaan penempatan pekerja migran agar berkantor pusat di NTT.
“Kita mau hentikan praktik kotor di celah-celah hukum. Mafia TPPO ini melibatkan oknum dari banyak institusi. Ini harus dihentikan. Dengan skema ini, anak-anak NTT terlindungi,” ungkap Gubernur Melki Laka Lena.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, mengatakan inisiatif ini lahir dari keprihatinan terhadap pekerja migran NTT yang sebelumnya terpaksa meminjam ke bank di luar daerah dengan bunga sangat tinggi.
“Bunga yang kami berikan bisa dibilang hanya sekitar 30 persen dari bunga yang selama ini mereka bayar. Cicilan dilakukan setelah mereka bekerja di negara tujuan, dipotong dari gaji dengan perhitungan yang adil,” ujar Charlie.
Bank NTT juga tengah menjajaki kerja sama dengan bank Jepang untuk memperlancar remitansi agar penghasilan pekerja migran dapat langsung mengalir ke rekening di NTT dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan keluarga.
Wakil Pimpinan LPK Musubu, Yofani Maria RR Francis Yuki, menyebut kerja sama ini sebagai solusi atas persoalan besar lulusan tenaga kesehatan di NTT yang belum terserap maksimal.
“Dari lebih 1.000 lulusan perawat di NTT, hanya sekitar 15 persen yang terserap. Kami membangun ekosistem lengkap: rekrutmen, pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan resmi,” ujarnya.
Saat ini, Musubu telah menempatkan 54 perawat asal NTT di berbagai rumah sakit di Jepang, dan 27 lainnya menunggu penempatan.
Mereka dikategorikan sebagai middle skill worker, bukan lagi pekerja berkeahlian rendah.
Aktivis pekerja migran Pendeta Emi Sahertian mengatakan skema ini sebagai harapan baru bagi NTT yang selama ini distigma sebagai daerah darurat trafficking.
“Ini bukan sekadar soal bekerja ke luar negeri, tapi soal keselamatan dan martabat manusia. Kami tidak mau lagi anak-anak NTT pulang dalam peti jenazah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran LPK di NTT akan memudahkan akses pelatihan bagi daerah terpencil dan kepulauan, sekaligus mendorong lahirnya pekerja migran profesional.
“Pekerja migran harus menjadi jalan keselamatan, bukan jalan maut,” ujar Pendeta Emi.
Dengan skema KUR khusus PMI ini, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan arah baru pembangunan sumber daya manusia: melihat SDM NTT bukan sebagai pasar, melainkan sebagai aset berharga. (Iar)
