TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Bupati Pati, Sudewo, ditangkap Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Senin (19/1/2026).

Kini, Sudewo sudah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lajut.

Nama Bupati Pati ini kembali menjadi trending topic, mengingat sebelumnya diusulkan untuk dimakzulkan karena sejumlah kontroversi kebijakannya yang dinilai tidak pro-rakyat.

Terkait operasi senyap penyidik KPK yang mengamankan Sudewo, publik juga menyoroti harta kekayaan Sudewo.

Sebab, Sudewo tergolong Bupati yang tak memiliki utang.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK pada 11 April 2025, harta Sudewo total kekayaan Rp31.519.711.746.

Rincian aset tersebut meliputi tanah dan bangunan senilai Rp17,03 miliar yang tersebar di Kota Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Depok, Pacitan, dan Tuban.

 Aset properti terbesarnya berada di Bogor senilai Rp3,6 miliar dan bangunan di Depok senilai Rp1,5 miliar.

Yang lebih mencengangkan, Sudewo memiliki kendaraan mewah dengan nilai total Rp 6,33 miliar terdiri dari BMW X5 2023, Toyota Alphard 2024, Toyota Land Cruiser 2019, Mitsubishi Pajero Sport 2019, Toyota Harrier 2014, dan Toyota Innova 2013.

Aset lainnya mencakup harta bergerak senilai Rp795 juta, surat berharga Rp5,39 miliar, serta kas dan setara kas Rp1,96 miliar.

Dan, dalam laporan tersebut, Sudewo menyatakan tidak memiliki utang.

Baca juga: KPK Periksa Sudewo di Mapolres Kudus, Mengapa Tidak di Mapolres Pati?

Karier Moncer

Karier Sudewo tergolong lancar dan terus meningkat.

Seusai menyelesaikan pendidikan di UNS, Sudewo memulai karier profesionalnya di sektor konstruksi sebagai pegawai PT Jaya Construction pada periode 1993–1994.

Dia kemudian beralih ke jalur pemerintahan dengan menjadi tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) Kanwil Bali pada 1994–1995.

Namanya mulai dikenal setelah terlibat dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan di Bali pada 1995–1996.

Kariernya berlanjut saat dia diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 1996–1997 dan ditempatkan di Kanwil PU Jawa Timur.

Sudewo kemudian menjadi PNS hingga 1999 sebelum dipindahkan ke Dinas PU Kabupaten Karanganyar.

Di daerah tersebut, dia bertugas cukup lama yakni selama periode 1999–2006.

Terjun ke Politik

Langkah Sudewo ke dunia politik dimulai pada 2002 saat dia mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono.

Meski tidak berhasil memenangkan kontestasi, kiprahnya di dunia politik terus berlanjut.

Dia kemudian aktif sebagai koordinator tim sukses Pilkada Jawa Timur 2005 dan koordinator tim sukses Pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 2008.

Peran tersebut memperkuat posisinya di internal partai.

Pada 2019, Sudewo dipercaya menduduki jabatan Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra.

Baca juga: Tanggapan AMPB Soal Penangkapan Bupati Pati Sudewo oleh KPK

Karier politiknya semakin menguat saat dia terpilih sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009–2013 dan 2019–2024.

Sudewo juga dikenal sebagai figur yang dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto.

Puncak karier politiknya terjadi pada Pemilu 2024 ketika dia terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025–2030, didampingi Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.

Pendidikan Sudewo

Dilansir melalui Kompas.com, Sudewo merupakan politikus kelahiran Pati, 11 Oktober 1968.

Dia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Slungkep, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kayen dan SMA Negeri 1 Pati.  

Pendidikan tinggi ditempuh Sudewo di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan mengambil Program Studi Teknik Sipil dan lulus pada 1993.

Dia kemudian melanjutkan pendidikan magister dan meraih gelar S2 Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Dalam aktivitas organisasi, Sudewo tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS, Ketua Keluarga Besar Marhaenis, serta Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia.

Kebijakan Kontroversi

Sejak resmi menjabat sebagai Bupati ke-42 Kabupaten Pati pada 20 Februari 2025, Sudewo kerap menjadi sorotan publik akibat sejumlah kebijakan kontroversial.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

Kebijakan tersebut memicu aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025.

Situasi semakin memanas setelah Sudewo secara terbuka menyatakan tidak gentar menghadapi gelombang protes.

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi."

"Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo pada Rabu (6/8/2025).

Pernyataan tersebut memicu reaksi luas dari masyarakat dan simpatisan, termasuk penggalangan donasi untuk mendukung aksi demonstrasi.

 Meski Sudewo kemudian menyampaikan permintaan maaf, aksi unjuk rasa tetap berlangsung dan menjadi catatan penting dalam dinamika awal kepemimpinannya di Kabupaten Pati.

Baca juga: Kegiatan Bupati Pati Sudewo Sebelum Terjaring OTT KPK, Sempat Tinjau Banjir

Pernah Diperiksa KPK Kasus Suap

Sebetulnya Sudewo sangat 'akrab' dengan KPK sejak 2025.

Sudewo pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada September 2025.

Seusai diperiksa KPK pada Rabu (27/8/2025)., Sudewo sudah memberikan keterangan.

Dia mengatakan, penerimaan uang tersebut tak ada kaitannya dengan kasus DJKA.

“Bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua perinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” ujar dia.

Kemudian, pada Desember 2025, KPK menyatakan pihaknya masih mengumpulkan keterlibatan Sudewo dalam kasus dugaan suap tersebut.

“Kami sedang mengumpulkan pada setiap perkara ini apa keterlibatannya,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Walaupun demikian, Asep mengatakan, KPK hingga saat ini sudah menemukan keterlibatan mantan anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kemenhub dalam kasus DJKA tersebut.

“Yang kami temukan memang ada keterlibatan di sejumlah proyek. Namun biar nanti sekaligus pada saat penanganan yang bersangkutan,” katanya.

Saat itu, dia mengatakan, KPK masih mendalami keterlibatan legislator ataupun pihak eksekutif dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. (msi/tribun jateng)