TRIBUN-BALI.COM - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Badung saat ini resmi dijabat AKBP Joseph Edward Purba. Mantan Kapolres Karangasem itu pun menggantikan AKBP M. Arif Batubara.

Selaku pejabat utama di Polres Badung, pihaknya mengaku siap untuk membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di Kabupaten Badung.

Menariknya yang menjadi atensi ke depan, yakni Warga Negara Asing (WNA) yang kerap berulah di wilayah hukum Polres Badung.

Baca juga: ANGKAT 1.721 PPPK Paruh Waktu, Pemkot Kaji Terkait Perlindungan Jaminan Sosialnya

Baca juga: ORANG Telantar Sebagian Besar dari Luar Bali, Sepanjang 2025 Dinsos Tangani 322 Orang 

Mengingat Badung merupakan wilayah kunjungan wisatawan mancanegara. Hal itu pun diungkapkannya disela-sela kegiatan silaturahmi dengan awak media pada Selasa (20/1).

"WNA tetap menjadi atensi kami. Mengingat Badung menjadi daerah tujuan wisatawan," ujarnya.

Ke depan pihaknya juga akan menunjukan peran aktif Polres Badung dalam upaya penegakan hukum serta menjaga stabilitas keamanan di Gumi Keris bersama jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Badung. Terkait dengan wisatawan yang kerap berulah, pihaknya mengaku akan mengambil tindakan tegas.

"Misalnya di lalulintas, kita akan berikan teguran dan juga hukuman berupa tilang. Namun untuk saat ini belum diberlakukan," bebernya.

Pendataan WNA juga dilakukan yang masuk Badung. Bahkan saat ini tercatat sudah ada 100 ribu lebih wisatawan yang datang ke Badung. Kendati demikian pihaknya berharap peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu memantau situasi masing-masing. Bahkan jika ada yang mencurigakan bisa melaporkan ke Polres atau Polsek terdekat," ucapnya. 

Disinggung mengenai pengalihan arus lalulintas di Kerobokan yang menuai penolakan sejumlah warga banjar. Pihaknya mengaku memang dilema karena menimbulkan pro dan kontra. Hanya saja semua itu sudah dikaji dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. 

"Selain itu kasatlantas kami juga selalu berkoordinasi dan pemerintah daerah. Bahkan jika terus diberlakukan pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar terdapat solusi terkait keluhan warga yang dinilai membuhuh UMKM yang ada," imbuhnya. (gus)