TRIBUNJAKARTA.COM - Wacana penerapan kembali sistem Pilkada tak langsung atau kepala daerah dipilih lewat DPRD kembali menyeruak.

Pada awal Desember 2025 lalu, Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia mengutarakan wacana Pilkada lewat DPRD itu langsung di depan Presiden Prabowo Subianto.

Setelahnya, partai lain mengutarakan sikapnya. Gerindra menyatakan mendukung wacana Pilkada tak langsung itu. NasDem, Demokrat, PKB hingga PAN juga manyatakan sejalan dengan wacana tersebut walaupun dengan sejumlah syarat.

Hanya PKS yang mengaku masih mengkaji dan PDIP yang terang-terangan menolak.

Pengamat politik Milki Amirus Sholeh membaca wacana Pilkada lewat DPRD ini belum sampai di tahap formal, melainkan masih menjadi diskusi publik.

"Sebetulnya kalau masih dalam tahap pengobrolan, tahap penataan wacanaa sebetulnya itu hal yang biasa. Yang justru akan serius itu adalah ketika masuk dalam panja (Panitia Kerja di DPR yang ditugaskan untuk membahas RUU tertentu)," ujar Milki saat menjadi narasumber di program Ruang Podcast Jakarta, tayang perdana di Youtube Channel @RuangJakartaPodcast dan @TribunJakarta, Selasa (20/1/2026).

Selain pernyataan dari elite partai yang berlomba-lomba setuju Pilkada tak langsug dengan berbagai alasan, masyarakat juga menyampaikan penolakannya.

Sebagai representasi, survei Litbang Kompas pada 8-11 Desember 2025 menyebutkan 77,3 persen responden masih menginginkan Pilkada langsung, hanya 5,6 persen responden yang ingin Pilkada lewat DPRD, sedangkan sisanya tidak tahu atau tidak jawab.

Suara penolakan juga sudah terdengar dari kalangan akademikus.

Pilkada melalui DPRD dinilai akan mencabut kedaulatan masyarakat atas kepala daerahnya.

Terlebih, sistem Pilkada tak langsung cukup lama diterapkan pada masa Orde Baru yang meninggalkan trauma atas kepemimpinan otoriter.

Alasan biaya tinggi pada sistem pemilihan langsung mudah dipatahkan para akademikus, dengan salah satunya mengusulkan e-voting pada teknis penyelenggaraannya.

Menurut Milki, ada empat kelompok yang resisten terhadap wacana Pilkada lewat DPRD yang digulirkan para elite partai.

Pertama adalah para akademikus, kedua adalah para lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non-governmental organization (NGO), dengan isunya masing-masing.

"Level pertama itu pasti adalah akademisi intelektual tadi itu, intelektual tadi yang akan basis wacananya, basic wacana adalah pengambilan hak suara kedaulatan reformasi. Akademisi akan bersuara seperti itu."

"Kemudian NGO. NGO itu bisa saja orang-orang dari organisasi yang berkutat di bidang korupsi, ICW, kemudian lembaga-lembaga seperti LBH dan sebagainya. Dia akan memainkan isu utama bahwa kecenderungan untuk korupsi, kolusi. Karena mungkin ada anggapan bahwa kalau di DPRD bisa menentukan kepala daerah, kolusinya tinggi dan ini menjadi permainan wacana yang akan dimainkan oleh kelompok-kelompok NGO," kata Milki.

Peneliti Politika Research and Consulting itu juga menyebut kelompok populis, atau sosok yang populer namun tak berpartai akan merasa kepentingannya terganggu.

Contoh orang-orang populer yang dimaksud adalah para artis, termasuk tokoh publik seperti eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Sebab orang-orang populer tidak akan bisa mengakses Pilkada, terlebih bermimpi untuk diusung menjadi calon kepala daerah.

"Salah satu layer lainnya adalah yaitu tadi kelompok yang sangat populis yang punya pengaruh," ujarnya.

Menurut Milki, ada kelompok yang paling kuat dalam membuat wacana tandingan, dan akan sangat diperhitungkan jika sudah turun ke jalan menyuarakan kritiknya, yaitu para generasi z.

Para generasi z ini sendiri adalah orang-orang yang lahir di rentang tahun 1997 sampai 2012.

Banyak di antara gen z yang belum merasakan langsung mencoblos calon kepala daerah pilihannya.

Menurut Milki, selain besar secara kuantitas, para gen z juga kreatif dalam menyuarakan aspirasi, dan masif di media sosial.

"Ini kekuatan yang paling sering kali tidak dipikirkan, namun luas dampaknya dan sudah ada yang merasakan sebelumnya," kata Milki.

"Anda masih ingat kemarin tuh demo tentang Indonesia darurat? Iya, tagline-tagline seperti itu, maksud saya menjadi gila Kenapa? Karena gila pengaruhnya luar biasa. Dan kalau mereka mulai merasa bahwa ini penting bagi mereka, sangat luar biasa perjuangannya," lanjut katanya.

Milki masih menanti sejauh mana wacana Pilkada lewat DPRD terus bergulir, dan bagaimana para gen z benar-benar meresponnya.