BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan dukungan terhadap program Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2026. Harapan tersebut disampaikan guna menjaga keberlanjutan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda mengatakan, pemerintah daerah telah menyampaikan permohonan dukungan UHC kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski, pihaknya turut memahami kondisi keuangan provinsi yang juga terbatas. Akan tetapi, Pemkab tetap berharap adanya peningkatan bantuan pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Walaupun kita tahu provinsi juga terbatas anggaran, mudah-mudahan tahun ini support dari provinsi bisa lebih tinggi dari tahun 2025,” kata Hefi Nuranda kepada Bangkapos.com, Rabu (21/1/2026).

Hefi Nuranda menjelaskan, UHC merupakan program jaminan kesehatan yang memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa kesulitan finansial. Di Kabupaten Bangka Selatan, seluruh masyarakat telah terdaftar sebagai peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak kepemimpinan Bupati Riza Herdavid dan Wakil Bupati Debby Vita Dewi. Kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut mencakup peserta mandiri, pekerja, serta penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Dengan skema ini, masyarakat Bangka Selatan dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya langsung. 

Masyarakat cukup membawa KTP atau Kartu Keluarga serta rujukan dari puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Semua biaya pengobatan sudah ditanggung pemerintah daerah melalui BPJS Kesehatan. Pada akhir tahun 2025 lalu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mendapatkan alokasi bantuan UHC sebanyak 26.000 untuk warga Bangka Selatan memperoleh subsidi UHC yang digagas oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Dengan bantuan tersebut total terdapat sekitar 40.000 warga sudah tercover UHC lewat bantuan provinsi sepanjang tahun 2025.

“Maka dari itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur beserta jajaran untuk support UHC-nya sangat luar biasa. Mudah-mudahan tahun 2026 ini suport uhc bisa lebih tinggi dari tahun kemarin,” jelas Sekda.

Diaa menambahkan, layanan kesehatan melalui program UHC tidak terbatas di dalam daerah. Jika diperlukan, masyarakat dapat dirujuk untuk mendapatkan perawatan hingga ke rumah sakit di luar daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban biaya kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Selain menjamin pembiayaan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga terus berupaya meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa.

Langkah ini dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang setara, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dukungan UHC dari pemerintah provinsi tidak hanya berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan ruang fiskal baru bagi pemerintah daerah. Dengan adanya subsidi akhir tahun 2025 lalu, Pemkab Bangka Selatan dapat menghemat anggaran sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

“Dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi alokasi anggaran yang sebelumnya untuk UHC bisa dialihkan untuk sektor lainnya,” ujar Hefi.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempatkan dukungan UHC sebagai prioritas kebijakan strategis daerah. Di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan layanan dasar, penguatan dukungan provinsi dinilai menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap hak dasar masyarakat. Pemkab Bangka Selatan menilai sinergi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi sangat menentukan keberlanjutan jaminan kesehatan gratis.

“Sekaligus menjadi indikator komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sosial dan kualitas hidup masyarakat Bangka Belitung,” ucapnya. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)