BANGKAPOS.COM--Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menominasikan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Nama Thomas diajukan bersama dua kandidat lain dan telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan.
Pengajuan tersebut dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menyampaikan bahwa pencalonan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Deputi Gubernur BI setelah pengunduran diri Juda Agung.
“Presiden telah menyampaikan tiga nama kepada DPR, salah satunya Bapak Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan,” kata Prasetyo di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Pencalonan Thomas Djiwandono langsung menarik perhatian publik dan pelaku pasar. Selain karena posisinya yang strategis di bank sentral, Thomas juga dikenal sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, sehingga isu independensi Bank Indonesia kembali menjadi sorotan.
Thomas Djiwandono lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia merupakan putra dari Soedrajad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini berkiprah sebagai akademisi di Nanyang Technological University (NTU), Singapura.
Sementara itu, ibunya, Biantiningsih Miderawati, adalah kakak kandung Presiden Prabowo Subianto.
Dari sisi pendidikan, Thomas menempuh studi sarjana di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat, dengan mengambil bidang sejarah dan lulus pada 1995.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS), Washington DC, dengan konsentrasi hubungan internasional dan ekonomi internasional.
Latar belakang akademik tersebut membentuk perspektif Thomas dalam memahami isu ekonomi global, hubungan internasional, serta dinamika kebijakan publik.
Karier profesional Thomas dimulai di dunia jurnalistik. Pada 1993, ia tercatat sebagai wartawan magang di Majalah Tempo.
Setahun kemudian, ia bekerja sebagai wartawan di Indonesia Business Weekly.
Namun, perjalanan kariernya tidak berhenti di media.
Thomas kemudian beralih ke dunia analisis dan keuangan dengan bergabung di Whitlock Natwest Securities di Hong Kong sebagai analis.
Pengalaman tersebut memperkaya pemahamannya mengenai pasar keuangan internasional dan dinamika investasi.
Pada 1999, Thomas bekerja sebagai konsultan di Castle Asia sebelum kemudian bergabung dengan Comexindo Internasional.
Di perusahaan ini, ia menempati berbagai posisi strategis, mulai dari Direktur Pengembangan Bisnis, Deputi CEO, hingga CEO.
Baca juga: Prabowo Ajukan 3 Nama Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Satu Diantaranya Keponakan Sendiri
Thomas juga memiliki rekam jejak panjang di sektor bisnis keluarga.
Pada 2011–2024, ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan milik pamannya, Hashim Djojohadikusumo.
Peran ini membuatnya terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis skala besar dan pengambilan keputusan strategis.
Di dunia politik, Thomas merupakan kader Partai Gerindra.
Ia dipercaya menjabat sebagai Bendahara Partai Gerindra dan memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan politik partai tersebut.
Thomas juga sempat maju sebagai calon anggota legislatif di Kalimantan Barat.
Selain itu, ia dikenal memiliki peran strategis dalam tim logistik kampanye Prabowo Subianto–Hatta Rajasa pada Pemilihan Presiden 2014.
Saat itu, ia dipercaya mengelola kebutuhan logistik Koalisi Merah Putih.
Pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Thomas Djiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024.
Jabatan tersebut kembali ia emban setelah Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden RI dan melantiknya kembali pada 21 Oktober 2024.
Sebagai Wakil Menteri Keuangan, Thomas terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal, termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.
Pada 2025, ia tercatat pernah menghadiri rapat tinjauan kebijakan moneter BI sebagai perwakilan Kementerian Keuangan, meskipun tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan moneter.
Pencalonan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI terjadi di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan.
Nilai tukar rupiah dilaporkan mengalami pelemahan setelah kabar pencalonan tersebut beredar di pasar, dipengaruhi pula oleh sentimen global, ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat, serta kekhawatiran terhadap defisit fiskal Indonesia.
Sejumlah analis menilai, latar belakang politik dan hubungan keluarga Thomas dengan Presiden menjadi ujian tersendiri bagi persepsi independensi Bank Indonesia.
Di sisi lain, pendukungnya menilai pengalaman lintas sektor media, bisnis, politik, dan pemerintahan menjadi modal penting dalam memahami kompleksitas kebijakan ekonomi nasional.
Sesuai mekanisme yang berlaku, calon Deputi Gubernur BI harus mendapat persetujuan DPR melalui proses uji kelayakan dan kepatutan.
Jika lolos, Thomas Djiwandono akan menggantikan Juda Agung, meskipun masa jabatan pejabat tersebut sejatinya masih berlangsung hingga 2027.
Proses ini akan menjadi penentu arah kepemimpinan Bank Indonesia ke depan, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara sinergi kebijakan fiskal dan moneter dengan prinsip independensi bank sentral.
Dengan rekam jejak panjang di berbagai sektor dan latar belakang keluarga yang kuat di dunia ekonomi dan politik, Thomas Djiwandono kini berada di persimpangan penting dalam kariernya menuju salah satu posisi paling strategis dalam pengelolaan ekonomi Indonesia.(*)
(Bangkapos.com/Kompas.com/Kontan.Co.id)
