TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Transparansi informasi publik menjadi salah satu fokus DPRD DKI Jakarta dalam mengawal realisasi hasil reses pada tahun anggaran 2025.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan keterbukaan informasi publik sangat penting dalam proses monitoring dan evaluasi (monev) hasil reses, termasuk kaitannya dengan rencana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Menurut Yuke, hingga kini masih banyak aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses belum terealisasi.
Kondisi tersebut membuat masyarakat belum merasakan dampak pembangunan secara nyata.
Karena itu, Yuke meminta agar informasi terkait hasil reses disampaikan secara terbuka kepada publik.
Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui tahapan dan proses realisasi dari aspirasi yang telah disampaikan.
“Masyarakat pun bisa kita informasikan atau justru malah melihat langsung,” kata Yuke, Rabu (21/1/2026).
Ia menegaskan, untuk mewujudkan transparansi tersebut, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan sistem digital yang digunakan selama ini, seperti e-reses, e-musrenbang, hingga e-monev.
“Jadi itu tadi yang kita banyak bahas dan juga dicatat oleh Bappeda,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Yuke menjelaskan, selama ini terdapat berbagai kendala teknis di lapangan yang menghambat realisasi hasil reses.
Mulai dari status aset yang bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ketidakjelasan titik lokasi, hingga uraian permasalahan yang tidak lengkap.
“Kadang tidak terealisasi karena mungkin asetnya bukan aset Pemda. Titiknya, lokasinya, dan lain-lainnya itu tidak jelas, itu juga menjadi kendala tidak realisasinya hasil reses,” kata Yuke.
Secara internal, lanjut dia, DPRD juga perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme penginputan hasil reses.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memudahkan Bappeda dalam proses tindak lanjut dan realisasi program.
Meski demikian, Yuke mengapresiasi adanya pembahasan dan evaluasi monitoring hasil reses yang dinilai menjadi jembatan komunikasi baru antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.
“Sehingga kita juga bisa memantau sebetulnya apa aja sih kendala-kendala yang dialami,” pungkasnya.
