TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meradang dengan kondisi BUMD di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 30 persen dari total 1.091 BUMD di Tanah Air tercatat merugi.
Menurut Tito, persoalan utama BUMD yang merugi bukan terletak pada jenis usahanya, melainkan pada lemahnya manajemen dan buruknya tata kelola.
Untuk di Provinsi Riau sendiri, hampir semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau belum memberikan kontribusi besar bagi Pemerintah Provinsi sebagai pemilik saham.
Bahkan banyak BUMD yang dianggap kontribusi berupa dividen tidak seimbang dengan gelontoran dana modal yang diberikan Pemerintah.
Sebagaimana diketahui ada enam BUMD milik Provinsi Riau, mulai dari Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), Riau Petroleum, PT SPR, PT PIR, PT PER, dan Jamkrida.
Dari enam BUMD ini, yang sudah mengembalikan modal melalui deviden hanya PT Bank Riau Kepri Syariah dan Riau Petroleum.
Sedangkan yang lain, hingga saat ini belum mengembalikan modal yang sudah digelontorkan Pemerintah sebagai pemilik saham.
PT PIR menjadi sorotan paling parah, karena hingga saat ini PIR sudah merugi dan merumahkan karyawannya, bahkan kondisinya sudah sangat parah, bahkan sudah diibaratkan dalam kondisi sakaratul maut.
Baca juga: Investasi 3 BUMD di Kampar Akan Terbuka Bagi Swasta, DPRD: Supaya Tidak Hanya Bergantung pada APBD
Baca juga: Jalan Sudirman Ujung Rusak Parah, Wawako Pekanbaru Akui Sudah Komunikasi dengan Pemprov Riau
Terakhir saat Hearing dengan DPRD, direktur mengaku sudah tidak bisa lagi menggaji karyawannya, karena ada persoalan di dalam perusahaan plat merah itu.
Menanggapi arahan dan komentar Mendagri itu, Plt Kepala Biro Ekonomi Bobby Rahmat mengatakan pihaknya memang hingga saat ini masih terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh BUMD di Riau.
"Kita akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap BUMD tersebut, selalu dilakukan evaluasi,"ujar Bobby Rahmat .
Termasuk adanya kritikan dari Mendagri adanya banyak BUMD yang diisi bukan orang profesional malah kroni-kroni pejabat di daerah serta sarang nepotisme.
"Terkait arahan bapak Menteri akan jadi atensi pemprov Riau maupun BUMD kedepannya,"ujar Bobby Rahmat.
( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)
