TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (PBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menargetkan perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Kota Padang dapat diselesaikan paling lambat Maret 2026.

Hal itu disampaikan Maria Doeni Isa usai menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kantor PBPK Sumbar, Selasa (20/1/2026).

Maria menjelaskan, sesuai tugas dan fungsi Balai PBPK, pihaknya memiliki tanggung jawab dalam penyediaan akses layanan air minum bagi masyarakat, terutama di kawasan permukiman yang terdampak bencana.

“Untuk Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan, tugas kami memang menyediakan akses layanan air minum. Jadi untuk daerah Batu Busuk, Guo Kuranji, dan Gurun Laweh, SPAM-nya kami tata dan perbaiki,” ujar Maria.

Ia mengungkapkan, penanganan SPAM dilakukan melalui dua skema, yakni penanganan darurat dan penanganan permanen, menyesuaikan dengan tingkat kerusakan di lapangan.

Baca juga: PBPK Sumbar Tegaskan DAS Padang Tak Bisa Dihuni Lagi Usai Bencana, Alur Air Meluas 100 Meter

“Ada yang melalui penanganan darurat dan ada yang permanen. Untuk penanganan darurat itu masa kerjanya satu tahun, namun untuk yang benar-benar darurat kami targetkan agar air bisa kembali mengalir sebelum Maret 2026,” jelasnya.

Maria menegaskan, fokus utama PBPK saat ini adalah mempercepat pemulihan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi, khususnya di wilayah yang selama ini mengalami gangguan layanan air akibat bencana.

“Insya Allah sebelum Maret penanganan daruratnya selesai, sehingga masyarakat sudah bisa kembali mendapatkan layanan air bersih,” katanya.

Ia menambahkan, setelah penanganan darurat rampung, perbaikan permanen akan terus dilanjutkan secara bertahap agar sistem penyediaan air minum di Kota Padang ke depan lebih andal dan tahan terhadap risiko bencana.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumbar. 

Baca juga: Satpol PP Padang Tertibkan PKL Bandel Jualan di Trotoar, Meja hingga Tabung Gas Diangkut Petugas

Langkah tersebut dilakukan agar anggaran pemerintah pusat benar-benar mengalir ke daerah dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Andre saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Balai PBPK Sumbar. Kedatangannya disambut langsung Kepala Balai PBPK Sumbar Maria Doeni Isa beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Andre menekankan peran strategis Balai PBPK sebagai ujung tombak rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan permukiman, fasilitas umum, serta prasarana dasar masyarakat yang terdampak bencana alam dan cuaca ekstrem di Sumbar.

Andre juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada publik agar masyarakat mengetahui secara langsung kerja nyata pemerintah pusat di daerah.

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan progres pembangunan dan pemulihan pascabencana.

Baca juga: Semen Padang FC Lawan Bali United dan PSM, 6 Pemain Asing Baru Siap Tempur di 2 Laga Tandang

“Hari ini kita hadir bersama rekan-rekan media supaya masyarakat tahu apa saja yang dikerjakan Balai PBPK, mulai dari pembangunan pasar hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sangat keras membangun kembali Sumatera Barat,” ujar Andre.

Sebagai wakil rakyat, Andre mengaku terus mengawal dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar tidak tersendat. Ia menyebut Kementerian Pekerjaan Umum diproyeksikan mendapat tambahan anggaran sekitar Rp 527 miliar, ditambah hibah berkisar Rp 400 hingga 500 miliar.

Menurutnya alokasi anggaran tersebut menjadi bukti kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

“Dana pusat ini harus benar-benar sampai ke daerah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat. Ini bentuk kehadiran negara,” tegas Andre.

Dalam diskusi teknis, Andre Rosiade juga secara khusus menyoroti persoalan krisis air bersih di Kota Padang yang hingga kini masih menjadi keluhan utama warga.

Baca juga: Cincin Macet hingga Kunci Masuk Selokan, Damkar Padang Siap Bantu, Ini Cara Lapor Lewat WhatsApp

Ia mengaku hampir setiap hari menerima aduan masyarakat melalui media sosial terkait layanan PDAM yang terhenti serta sumur bor yang mengering di sejumlah wilayah.

Andre menegaskan, persoalan air bersih tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar dan hajat hidup masyarakat banyak.(*)