TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, meminta pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY periode 2025–2030 untuk segera menyusun kajian akademik terkait pembangunan Grha Pers Pancasila.
Dokumen tersebut ditegaskan sebagai prasyarat mutlak sebelum pemerintah daerah dapat melangkah ke tahap perencanaan teknis dan penganggaran pembangunan fisik.
Penegasan itu disampaikan Sri Sultan HB X saat melantik pengurus PWI DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (22/1/2026).
Momentum ini menjadi sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya pelantikan organisasi profesi wartawan digelar di pusat pemerintahan DIY.
Sri Sultan menyoroti komposisi kepengurusan PWI DIY yang kini banyak diisi oleh kalangan akademisi dan pakar.
Potensi intelektual ini, menurut Sultan, harus dimanifestasikan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena pengurus banyak dari kalangan akademisi, termasuk Dewan Pakar, saya menantang agar studi akademik itu segera diselesaikan. Saya maupun DPRD DIY tidak bisa bergerak melangkah ke tahap Detail Engineering Design (DED) jika landasan akademiknya belum ada,” ujar Sultan dalam arahannya.
Menurut Sri Sultan, kajian tersebut harus membedah secara komprehensif mengenai urgensi pendidikan Pancasila bagi pers dan masyarakat di Yogyakarta, serta kebutuhan fasilitas pendukungnya.
Tanpa dokumen studi ini, siklus perencanaan anggaran tidak dapat dijalankan karena ketiadaan dasar kebijakan yang valid.
“Sifatnya, studi akademik itu persyaratan pertama. Jika bisa diselesaikan tahun ini, DED sudah bisa kami koordinasikan dengan DPRD DIY untuk pembangunan fisiknya,” tegas Raja Keraton Yogyakarta tersebut.
"Jadi mohon, bisa enggak studi akademik itu—enggak usah susah-susah, kontak sama pihak lain, apalagi sudah menggunakan pengurus-pengurus itu sendiri, banyak orang kampus—untuk menyelesaikan,” kata Sri Sultan.
Menurut dia, tenggat waktu penyelesaian kajian tersebut menjadi krusial agar agenda perencanaan dapat berjalan sesuai siklus anggaran.
Ia meminta agar studi akademik itu dapat dirampungkan dalam tahun berjalan.
“Kalau bisa diselesaikan tahun ini, kami untuk DED harus sudah dipegang sama Pak Nuryadi (Ketua DPRD DIY). Kalau enggak ada studi itu, enggak bisa dilakukan. Perkara nanti perlu koordinasi dengan kami, yang ini masalah teknis saja. Tapi sifatnya, studi akademik itu sebagai persyaratan pertama,” ujar Sultan.
Baca juga: Viral Mbak Rara Ditegur Abdi Dalem Kraton Yogya Saat Labuhan Parangkusumo, Ini Kata GKR Condrokirono
Adapun dalam sambutan resminya pada acara pelantikan, Sri Sultan menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2025–2030.
Sultan menyebut amanah tersebut bukan hanya tanggung jawab organisasi, tetapi juga tanggung jawab profesional dan moral dalam menjaga martabat pers serta kepercayaan publik terhadap dunia jurnalistik.
“Saya bersama Pemda DIY mengucapkan selamat kepada segenap jajaran pengurus terlantik. Amanah ini adalah tanggung jawab profesional dan moral untuk menjaga martabat Pers serta kepercayaan publik terhadap dunia jurnalistik,” kata Sri Sultan.
Sri Sultan juga menyampaikan apresiasi atas penganugerahan Tanda Anggota Kehormatan PWI, yang menurutnya bukan sekadar simbol keorganisasian, melainkan pertemuan nilai antara pers dan kepemimpinan publik.
“Bahwa Pers dan kepemimpinan publik berjumpa pada simpul yang sama, yaitu tanggung jawab etik terhadap kebenaran, keselamatan publik, dan keberlanjutan ruang demokrasi yang sehat di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa bagi Pemerintah Daerah, penganugerahan tersebut dimaknai sebagai ikatan etik dan moral, di mana kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan integritas, kebijaksanaan, serta kesadaran atas dampak sosial dari setiap informasi yang diproduksi dan disebarluaskan.
Sri Sultan menyoroti tantangan dunia jurnalistik di tengah arus informasi yang bergerak cepat, real time, dan dipengaruhi algoritma serta logika viral. Dalam kondisi tersebut, nilai kehati-hatian dinilai semakin relevan.
Ia mengutip ungkapan Jawa, “Undaking pawarto, sudaning kiriman”, yang dimaknainya sebagai pesan bahwa mutu sebuah kabar ditentukan oleh kejernihan sumber, ketepatan wicara, dan kebersihan niat dalam menyampaikannya.
Nilai itu, menurutnya, sejalan dengan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan akuntabilitas dalam jurnalisme modern.
“Pers yang bermartabat bukan hanya hadir lebih cepat dari peristiwa, tetapi lebih dalam dari sekadar headline. Ia cermat dalam menimbang konteks, tuntas dalam memaknai data, serta bijak dalam menutup narasi. Agar informasi sungguh hadir sebagai pelita pencerahan publik, bukan sekedar riuh pergunjingan sesama,” tutur Sri Sultan.
Ia menambahkan, dalam situasi ketika opini kerap mengalahkan fakta dan algoritma lebih berpengaruh daripada manusia, wartawan dituntut tidak hanya sigap, tetapi juga teguh pada verifikasi, etika, dan keberpihakan kepada kebenaran.
Menurut Sri Sultan, di sinilah peran organisasi profesi seperti PWI menjadi sangat penting dalam menjaga standar, merawat etika, dan membentengi martabat profesi agar pers tetap menjadi rujukan yang dipercaya masyarakat.
Sri Sultan turut menyatakan bahwa Pemda DIY memandang pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan demokrasi, dengan relasi yang saling menguatkan antara pemerintah dan media.
“Saya mengucapkan selamat bertugas dan mengabdi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi bimbingan dan kekuatan dalam mengemban amanah ini,” kata Sri Sultan.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2025–2030, Hudono, menyebut pelantikan pengurus PWI DIY kali ini sebagai momentum bersejarah.
Karena untuk pertama kalinya digelar di Kompleks Kepatihan, pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Pelantikan pengurus PWI DIY periode ini menjadi momentum yang bersejarah. Karena untuk pertama kalinya, pelantikan dilakukan di Kompleks Kepatihan, Pusat Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru sekarang momentum yang bersejarah ini terjadi. Ini berkat Ngarsa Dalem (Sri Sultan HB X), karena beliau sangat concern menegakkan kebebasan Pers. Dan beliau juga yang menempatkan Pers sebagai pilar demokrasi di Indonesia,” ujar Hudono.
Hudono menyampaikan penghormatan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua DPRD DIY Nuryadi, unsur Forkopimda DIY, jajaran kepala organisasi perangkat daerah, serta Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang.
Hudono menegaskan bahwa pelantikan di lingkungan Kepatihan memiliki makna strategis bagi PWI DIY karena sejalan dengan pemikiran dan arahan Sri Sultan tentang pentingnya pers yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Bagi PWI DIY, tentu ini menjadi momentum yang sangat strategis. Karena sejalan dengan pemikiran dan arahan Ngarso Dalem tentang pentingnya Pers yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik,” kata Hudono.
Dalam kesempatan tersebut, Hudono kembali menyampaikan harapan agar pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta dapat segera terwujud.
Ia menyebut gagasan tersebut berakar dari pemikiran Sri Sultan yang disampaikan di hadapan seluruh ketua PWI se-Indonesia di Kraton Kilen pada Juli 2018.
“Dengan itu, kami mohon, PWI DIY sangat berharap kepentingan pembangunan Grha Pers Pancasila—yang sejarahnya berakar dari pemikiran Ngarsa Dalem yang disampaikan saat itu di hadapan seluruh Ketua PWI se-Indonesia di Kraton Kilen, Juli 2018—bisa terwujud,” ujarnya.
Hudono menilai, apabila Grha Pers Pancasila terealisasi, hal itu akan menjadi tonggak penting perjalanan pers nasional dan menjadikan Yogyakarta sebagai satu-satunya pusat pembelajaran Pers Pancasila di Indonesia.
“Bila ini terwujud, tentu menjadi tonggak penting bagi perjalanan Pers Nasional. Dan menjadi satu-satunya di Indonesia, semua akan belajar tentang Pers Pancasila di Yogyakarta, dan itu satu-satunya di Indonesia,” kata Hudono.
Ia juga menyampaikan optimismenya atas dukungan berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD DIY, dalam mendorong realisasi gagasan tersebut.
“PWI DIY menginisiasi, namun dengan dukungan Bapak Ketua DPRD DIY, Pak Nuryadi, kami tambah semangat. Mudah-mudahan Grha Pers Pancasila segera terwujud,” ujarnya.
Hudono menggambarkan Grha Pers Pancasila sebagai ruang bersama yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pembinaan jurnalistik, dialog kebangsaan, penguatan etika, serta ruang pertemuan antara pers, pemerintah, dan masyarakat dalam semangat Pancasila.
Menutup sambutannya, Hudono menyampaikan komitmen PWI DIY periode 2025–2030 untuk memperkuat jurnalisme berkualitas dan meningkatkan profesionalisme wartawan.
“PWI DIY berkomitmen, periode 2025–2030 menjadi masa penguatan jurnalisme yang berkualitas, berpihak pada kebenaran, kepentingan publik, dan Keistimewaan Yogyakarta. PWI DIY akan fokus pada peningkatan profesionalisme dan kompetensi wartawan,” ucapnya.
Baca juga: Dugaan Keracunan Akibat MBG di SDN 2 Sentolo Kulon Progo, Ini Keterangan Kepala Sekolah dan SPPG
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menyampaikan bahwa pelantikan pengurus PWI DIY di Kompleks Kepatihan merupakan kehormatan besar bagi keluarga besar PWI. Ia menilai Yogyakarta memiliki posisi istimewa dalam sejarah dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
“Bagi kami, bagi keluarga besar PWI, merasa terhormat, merasa menjadi bangga atas penghormatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, pelantikan digelar di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Ahmad Munir.
Ia menyebut Yogyakarta sebagai kota dengan sejarah panjang nilai-nilai perjuangan bangsa dan pusat peradaban yang menginspirasi Indonesia.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut sejalan dengan sejarah dan semangat perjuangan PWI sejak berdiri pada 9 Februari 1946 di Solo.
“Nilai-nilai budaya ini sama sejarahnya dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Wartawan Indonesia juga punya nilai-nilai perjuangan yang turut bersama-sama dengan bangsa mengantarkan dan mengawal kemerdekaan republik ini,” katanya.
Ahmad Munir menekankan bahwa di tengah disrupsi teknologi informasi dan derasnya arus media sosial, tantangan pers semakin kompleks.
Media arus utama, menurut dia, berada dalam situasi sulit untuk membedakan antara informasi yang benar, kredibel, dan tidak dapat dipercaya.
Ia merespons gagasan menjadikan Yogyakarta sebagai Kota Pers Pancasila, yang dinilainya sebagai langkah strategis untuk meneguhkan Pancasila sebagai benteng profesionalisme dan martabat pers.
“Maka kita harus terus meneguhkan bahwa Pancasila adalah benteng yang harus kita jaga dalam menegakkan profesionalisme, martabat, dan marwah Pers Pancasila,” kata Ahmad Munir.
Menurut dia, realisasi Kota Pers Pancasila akan menjadi tonggak penting bagi kehidupan pers nasional, dengan Yogyakarta sebagai basis filosofis penguatan nilai Pancasila dalam karya-karya jurnalistik.
“Saya kira ini menjadi tonggak bagi Yogyakarta ketika merealisasikan sebagai Kota Pers Pancasila, sehingga menjadi bagian penting dari kehidupan Pers Nasional,” pungkasnya. (*)
