TRIBUN-TIMUR.COM , MAKASSAR - Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar unjuk rasa di depan Kampus UNM, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis (22/1/2026) siang.
Mereka menolak penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Rektor UNM dari luar kampus dan menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama kota.
Aksi tersebut diwarnai pembakaran ban dan pemblokiran separuh badan jalan dengan memalang truk kontainer.
Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Fly Over menuju pertigaan Jalan Sultan Alauddin mengalami kemacetan panjang.
Pantauan Tribun-Timur.com, suara klakson kendaraan terdengar bersahut-sahutan dari pengendara yang terjebak macet.
Sejumlah spanduk dibentangkan massa aksi, di antaranya bertuliskan “Tolak Plh dari Unhas!!!” dan “Kembalikan Nama Baik UNM”.
Dalam orasinya, mahasiswa menolak penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Rektor UNM yang berasal dari luar kampus.
Saat ini, jabatan tersebut diemban Prof Farida Patittingi yang juga menjabat Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin.
“UNM punya banyak guru besar. Kenapa yang dipilih justru orang luar,” teriak salah satu orator.
Jenderal Lapangan aksi, Akbar (22), menegaskan UNM sebagai institusi akademik seharusnya berdiri secara independen, demokratis, transparan, dan akuntabel.
“UNM harus bebas dari intervensi kepentingan politik yang mencederai marwah pendidikan tinggi,” ujar Akbar saat ditemui di lokasi.
Ia menyebut, sejumlah persoalan struktural dan kebijakan belakangan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan sivitas akademika serta mencederai kepercayaan publik terhadap UNM sebagai lembaga pendidikan.
Aliansi Mahasiswa UNM mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mengevaluasi dan meninjau ulang mekanisme pengangkatan Plh Rektor UNM.
“Pengangkatan Plh Rektor tidak transparan dan berpotensi menyalahi prinsip tata kelola perguruan tinggi yang demokratis,” katanya.
Mahasiswa juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan akademik UNM yang dinilai tidak lagi berpihak pada kepentingan mahasiswa.
“UNM berada dalam kondisi darurat sarana dan prasarana. Diperlukan langkah konkret, cepat, dan berkelanjutan agar proses pendidikan berjalan layak, aman, dan manusiawi,” tambahnya.
Selain itu, massa aksi meminta kejelasan status hukum Rektor nonaktif UNM, Prof Karta Jayadi, guna menghindari polemik berkepanjangan yang berdampak pada stabilitas institusi dan kepercayaan publik.
“Seluruh tuntutan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga nama baik, integritas, dan masa depan UNM,” tuturnya. (*)
