Oleh : Kamin Islamin
TRIBUN-SULBAR.COM- Sulawesi Barat yang berada di tepi selat makassar dengan garis pantai sepanjang sekitar 677 kilometer, laut Sulbar merupakan sektor yang bukan hanya sekadar pelengkap (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB, melainkan tulang punggung ekonomi rakyat.
Namun, mengelola laut bukan lagi sekadar urusan bagi-bagi jaring atau bantuan kapal. Tetapi penting untuk disadari bahwa kita sedang berhadapan dengan labirin geopolitik dan tekanan fiskal yang cukup mencekik.
Kajian Laboratorium 45 menyoroti eskalasi risiko geopolitik di Laut China Selatan serta dinamika Selat Makassar yang kini berdampak langsung ke daerah. Posisi Sulbar yang strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadikannya rentan terhadap gangguan rantai pasok logistik perikanan.
Ketegangan global berdampak langsung pada supply chain logistik perikanan. Fluktuasi BBM industri dan jalur ekspor bisa menjadi ancaman nyata.
Karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat perlu memahami dan berpikir membangun ketahanan energi nelayan.
Ketergantungan pada bahan bakar fosil menjadi titik lemah, sehingga transformasi menuju energi terbarukan untuk kapal nelayan kecil bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak atau menjadi urgensi teknis.
Jika kita berbicara jujur tentang isi dapur dalam hal ini ruang fiskal domestik sedang tidak baik-baik saja, dengan pengetatan anggaran di tingkat pusat dan tuntutan efisiensi daerah, DKP Sulbar tidak bisa lagi bergantung 100 persen pada APBD/APBN konvensional.
Secara teknis, kita perlu mendorong skema Blended Finance atau pendanaan campuran. DKP harus mampu menjadi jembatan antara investor swasta dengan koperasi nelayan melalui model Public Private Partnership (PPP).
Kemudian mengoptimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus berbasis data presisi (Digitalisasi Logbook Nelayan), agar bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar meningkatkan output ekonomi.
Ekonomi nasional dan global sedang menuntut standar tinggi. Produk perikanan Sulbar, seperti tuna, udang dan lain-lain harus melewati filter yang ketat demi keberlanjutan.
Analisis strategis menunjukkan bahwa pasar global kini memprioritaskan produk dengan sertifikasi MSC (Marine Stewardship Council). Jika DKP Sulbar tidak segera mempercepat pendampingan teknis sertifikasi ini, produk kita hanya akan jago di kandang saja dengan harga murah.
Kita butuh investasi pada infrastruktur cold chain yang terintegrasi dengan teknologi IoT untuk menjaga kualitas ekspor.
Berdasarkan kajian Laboratorium 45 mengenai manajemen risiko, Sulbar perlu mewaspadai disrupsi iklim. El Niño dan La Niña yang semakin ekstrem mengacaukan pola migrasi ikan.
Oleh karena itu DKP perlu membuat Data Driven Policy dengan menggunakan data satelit pemantau suhu permukaan laut untuk memberikan panduan wilayah tangkap bagi nelayan (peta ZPP).
Diversifikasi ekonomi pesisir juga menjadi keharusan, tidak hanya mengandalkan penangkapan ikan, tetapi memperkuat hilirisasi rumput laut dan budidaya ikan air payau yang lebih tahan terhadap guncangan pasar global.
Ke depan, DKP Sulbar dituntut bertransformasi dari sekadar administrator bantuan menjadi manajer risiko dan inovasi. Tantangan fiskal dan geopolitik memang nyata,namun dengan pemanfaatan teknologi dan kajian strategis yang tepat, laut Sulawesi Barat bisa menjadi benteng pertahanan ekonomi yang tangguh.
Saatnya kita berhenti melihat laut hanya sebagai hamparan air, namun mulai untuk melihatnya menjadi sebagai aset strategis yang butuh pengelolaan teknis berkelas dunia.(*)
