SURYA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya profesionalisme bagi para pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan segera diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Program ini menjadi bagian dari penguatan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Dasco mengaku baru mengetahui rencana pengangkatan pegawai inti dapur MBG menjadi ASN PPPK setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
"Ya, yang pertama juga saya baru dengar kemarin itu dari rapat dengar pendapat dengan Komisi IX," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026), dilansir SURYA.co.id dari Kompas.com.
Menurut Dasco, pengangkatan tersebut tentu harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memenuhi standar dan kebutuhan di lapangan.
Dasco menekankan, status sebagai ASN PPPK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa para pegawai SPPG yang direkrut harus benar-benar memenuhi persyaratan teknis dan mampu bekerja optimal setelah resmi menjadi bagian dari aparatur negara.
"Nah tentunya komisi teknis yang dimaksud itu juga sudah menyusun dalam tahapan menyusun rekomendasi untuk perekrutan pegawai yang kemudian kemarin disampaikan oleh Kepala BGN," jelasnya.
"Agar kemudian di sisi pemenuhan persyaratan dan kriteria di lapangan itu bisa memenuhi. Dan dapat kemudian yang direkrut itu bisa bekerja dengan baik," imbuh Dasco.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan bahwa pegawai inti SPPG atau dapur umum MBG akan diangkat menjadi ASN PPPK.
Namun, tidak semua posisi masuk dalam skema tersebut.
Pegawai yang dimaksud mencakup kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang telah lama menjalankan operasional dapur MBG.
"Hampir seluruh kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang sudah lama beroperasi nanti akan jadi ASN PPPK per tanggal 1 Februari," kata Dadan saat ditemui Kompas.com di Menara Kompas, Senin (19/1/2026).
Dadan menambahkan, pegawai inti SPPG yang baru bergabung belum langsung diangkat menjadi ASN PPPK.
Mereka masih harus menunggu pembukaan seleksi lanjutan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
"Sementara yang baru-baru, nanti akan dibuka tes lebih lanjut," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa relawan tidak termasuk dalam skema pengangkatan PPPK karena statusnya sebagai bagian dari mitra SPPG, bukan pegawai inti Badan Gizi Nasional.
"Yang menjadi pegawai inti Badan Gizi di setiap SPPG itu ada tiga, kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan, relawan itu adalah komponen dari mitra. Tiga komponen Badan Gizi itu dipastikan akan menjadi PPPK," ucapnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap layanan Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih profesional, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat.
Sufmi Dasco Ahmad adalah Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.
Ia lahir di Bandung, tanggal 7 Oktober 1967. Dilansir dari laman DPR RI, Dasco menempuh dua kali pendidikan S1.
Gelar S1 pertama ia dapatkan saat menjalani perkuliahan di Fakultas Elektro Universitas Pancasila tahun 1985-1993.
Ia lalu menempuh pendidikan S1 yang kedua di Fakultas Hukum Universitas Jakarta pada 2005-2009.
Sejak saat itu, Dasco pun memilih fokus untuk mendalami ilmu hukum dengan melanjutkan magister di Universitas Islam Jakarta sampai dengan 2012 serta S3 di Universitas Islam Bandung.
Ketertarikannya terhadap hukum tak hanya terlihat dari riwayat akademis saja, tetapi juga ia salurkan melalui organisasi yang berkaitan dengan hukum.
Pada tahun 2010, Dasco dipercaya menjadi Dewan Pembina di Serikat Pengacara Rakyat.
Ia juga sempat berkecimpung di Kongres Advokat Indonesia pada 2011 sebagai Dewan Pembina.
Dasco juga pernah bekerja di biro hukum Vendetta Law Firm sebagai senior partner dari tahun 2005 hingga 2013.
Baca juga: Media Asing Ramai-ramai Soroti Putusan MK soal Pencalonan Kepala Daerah yang Terancam Dianulir DPR
Karier politik Sufmi Dasco Sepak terjang Sufmi Dasco di politik dimulai berkat kedekatannya dengan Fadli Zon.
Mereka berdua merupakan rekan bisnis.
Dikutip dari Kompas.com (2/10/2019), Dasco merupakan salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam pendirian Partai Gerindra pada 2008.
Ia pun dipercayai menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang garuda itu.
Pada tahun yang sama, ia juga mengemban jabatan sebagai Ketua Organisasi Kaderisasi dan Kelembagaan Gerindra.
Karier politiknya semakin bersinar saat ia berhasil lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI saat Pemilu Legislatif 2014.
Dasco bertugas di Komisi III DPR dengan ruang lingkup kerja terkait hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Setelah dilantik menjadi anggota legislatif pada periode 2014-2019, ia lalu terpilih sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Selepas itu, jabatan Dasco di Gerindra pun berubah menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi.
Pada Pemilihan Legislatif 2019, Dasco mencoba peruntungannya kembali dengan mencalonkan diri maju di daerah pemilihan Banten III.
Selain sebagai peserta pemilu, ia memegang peranan penting di partai kala itu. Ia ditunjuk sebagai Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Gerindra.
Sejak 2020 hingga kini, Dasco menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Melansir melalui situs dpr.go.id, berikut riwayat pendidikan, rekam jejak pekerjaan dan organisasi Sufmi Dasco Ahmad:
Riwayat Pendidikan:
SD Negeri 66 Palembang. Tahun: 1973 - 1979
SMP Negeri 43 Jakarta. Tahun: 1979 - 1982
SMA Negeri II Manado. Tahun: 1982 - 1985
Fakultas Elektro, Universitas Pancasila. Tahun: 1985 - 1993
Fakultas Hukum, Universitas jakarta. Tahun: 2005 - 2009
Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta. Tahun: 2009 - 2012
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Tahun: 2012 - 2015.
